Banyuwangi, Actanews.id – Banyuwangi kembali mencatat prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten ini meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi WTP ke-14 secara berturut-turut sejak 2012.
Penghargaan diserahkan di Kantor BPK RI Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, Jumat (29/5/2026). Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Jatim, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.
Konsistensi 14 Tahun WTP
Opini WTP merupakan predikat tertinggi dari BPK yang menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, disajikan secara wajar, serta memenuhi prinsip kepatuhan dan transparansi.
Banyuwangi berhasil mempertahankan capaian ini selama 14 tahun berturut-turut, sebuah indikator kuat bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah berjalan konsisten dan berkelanjutan.
Dalam proses audit, BPK menilai sejumlah aspek penting, mulai dari kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap regulasi, hingga efektivitas sistem pengendalian internal.
Komitmen Tata Kelola dan Manfaat untuk Masyarakat
Bupati Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah.
“Kami terus berupaya memanfaatkan dan mengelola keuangan daerah dengan baik serta bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pengelolaan anggaran tidak hanya berfokus pada kepatuhan administrasi, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Dampak bagi Pelayanan Publik
Raihan WTP juga menjadi indikator bahwa pengelolaan uang daerah dilakukan secara tertib dan akuntabel. Hal ini berpengaruh pada meningkatnya kepercayaan publik serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
Dengan tata kelola yang baik, pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas untuk memastikan program-program pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
DPRD Minta Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Meski capaian WTP kembali diraih, perbaikan tata kelola tetap menjadi perhatian berkelanjutan. Setiap hasil pemeriksaan BPK disertai rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah.
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah, memberikan apresiasi atas capaian tersebut, namun mengingatkan pentingnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK.
“Capaian ini patut disyukuri, tetapi rekomendasi BPK harus tetap menjadi perhatian agar tata kelola semakin baik ke depan,” ujarnya. (*)