Banyuwangi, Actanews.id – Keterbatasan kapasitas fiskal tidak menjadi penghalang bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab menegaskan komitmennya menjaga pelayanan publik tetap optimal dan merata bagi masyarakat.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan hal tersebut saat mengumpulkan ratusan pemangku kepentingan sektor kesehatan, mulai dari kepala puskesmas, direktur rumah sakit pemerintah dan swasta, pimpinan klinik, perguruan tinggi kesehatan, organisasi profesi, hingga BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, pada Kamis (02/07/2026).
“Saya sudah bertemu dengan pemangku kepentingan daerah. Saya mohon untuk saling memperkuat konsolidasi dan kolaborasi untuk memastikan semua sumber daya yang ada fokus pada masalah kesehatan yang paling penting dan paling mendesak,” ujar Ipuk.
Ia menekankan bahwa tantangan utama saat ini bukan hanya memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang cepat dan berkualitas, tetapi juga memastikan keterbatasan anggaran dapat dikelola secara efektif.
“Kapasitas fiskal pemerintah, baik pusat maupun daerah, sangat terbatas. Di satu sisi, masyarakat menuntut pelayanan publik yang cepat, berkualitas, mudah diakses. Maka kita semua harus saling berkolaborasi,” tambahnya.
Fokus Layanan Kesehatan Daerah
Pemkab Banyuwangi menetapkan sejumlah prioritas kesehatan, antara lain peningkatan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit tidak menular, percepatan penanganan tuberkulosis dan HIV, penguatan layanan kesehatan primer, kesehatan jiwa remaja, serta perlindungan kelompok rentan.
Ipuk meminta seluruh institusi kesehatan menyesuaikan program kerja agar sejalan dengan prioritas tersebut.
Zero Penolakan Pasien Gawat Darurat
Dalam arahannya, Bupati juga menekankan pentingnya komitmen Zero Penolakan Pasien Gawat Darurat di seluruh rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta. Ia juga mendorong integrasi layanan antara puskesmas dan rumah sakit agar sistem rujukan berjalan lebih cepat dan efisien.
“Sehingga ada koneksi antara puskesmas dan rumah sakit sehingga ketika pasien perlu dirujuk bisa cepat dan efisien,” jelasnya.
Peran Kampus dan Tenaga Kesehatan
Perguruan tinggi kesehatan dan organisasi profesi turut didorong menjadi mitra strategis pemerintah dalam riset, inovasi, pengabdian masyarakat, serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
“Kami berharap kampus bisa memperkuat kolaborasi melalui riset, inovasi, pengabdian masyarakat, dan pendampingan program kesehatan,” kata Ipuk.
Penguatan Layanan di Tingkat Desa
Di tingkat layanan primer, seluruh puskesmas diminta memperkuat pendekatan promotif dan preventif. Lebih dari 2.300 Posyandu dengan dukungan sekitar 13.000 kader kesehatan diharapkan menjadi garda terdepan deteksi dini masalah kesehatan.
Selain itu, kunjungan rumah bagi kelompok berisiko tinggi seperti ibu hamil, bayi, balita, lansia, serta penderita TB, HIV, hipertensi, dan diabetes juga akan diperkuat.
Kolaborasi Hingga Tingkat Kecamatan dan Desa
Pemkab juga memperkuat peran kecamatan hingga desa dalam menggerakkan pembangunan kesehatan berbasis masyarakat.
Sekretaris Daerah Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo, menegaskan bahwa keberhasilan program kesehatan sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak.
“Kami berharap tahun 2026 menjadi tahun konsolidasi pelayanan kesehatan di Banyuwangi. Tahun ketika kita bekerja lebih fokus, lebih efisien, lebih kolaboratif,” ujarnya. (*)