Actanews.id – Kabupaten Banyuwangi kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam digitalisasi pelayanan publik. Upaya yang gigih ini mendapat pengakuan dari pemerintah pusat, yang menetapkan Banyuwangi sebagai kabupaten terbaik dalam indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (27/05/2024).
Banyuwangi meraih indeks SPBE sebesar 4,50 dari skala 5, menjadikannya yang tertinggi di kategori kabupaten seluruh Indonesia. Evaluasi ini melibatkan 47 indikator yang menilai ekosistem digital di berbagai instansi. Proses penilaian dilakukan oleh 30 perguruan tinggi untuk menjaga independensi dan objektivitas, yang kemudian difinalisasi oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional, terdiri atas Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, BSSN, dan BRIN.
Beberapa indikator penilaian meliputi perencanaan strategis, inovasi proses bisnis, manajemen data, audit keamanan, pengadaan barang/jasa berbasis elektronik, layanan pengaduan publik, pemantauan kinerja pegawai, manajemen aset, kolaborasi penerapan SPBE, serta layanan publik sektoral seperti pendidikan dan kesehatan.
Banyuwangi unggul di seluruh domain penilaian: domain kebijakan (4,70), tata kelola (4,20), manajemen (3,91), dan layanan (4,82). Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyatakan rasa syukur atas penghargaan ini.
“Alhamdulillah, tadi Presiden Jokowi memacu seluruh daerah untuk terus memperbaiki kinerja, terutama dalam menyempurnakan sistem elektronik pada administrasi pemerintahan dan pelayanan publik,” ujar Bupati Ipuk.
Bupati Ipuk menekankan bahwa penghargaan ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan pelayanan publik berbasis digital.
“Ini semakin memotivasi kami untuk melakukan digitalisasi pelayanan yang terintegrasi. Tidak perlu banyak aplikasi, cukup satu atau dua yang saling terintegrasi,” kata Ipuk.
Implementasi SPBE di Banyuwangi diterapkan untuk pelayanan publik dan layanan intra pemerintahan melalui aplikasi Smart Kampung, yang dikembangkan sejak 2016. Aplikasi ini mendukung pelayanan publik di tingkat desa, mencakup kependudukan, bantuan sosial, pendidikan, hingga kesehatan.
“Kami telah mulai mendorong penerapan SPBE hingga ke level desa, dimulai dari sejumlah desa,” jelas Bupati Ipuk. Dengan penghargaan ini, Banyuwangi semakin memperkokoh posisinya sebagai pelopor dalam digitalisasi pemerintahan di Indonesia. (*)
