Oleh: Azmi Hidzaqi
Kordinator LAKSI
5 Juni 2025
Isu reshuffle kembali mencuat dan menyeret nama Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi ke pusaran spekulasi politik. Manuver ini bukan hal baru. Dalam dinamika politik Indonesia, desakan reshuffle sering dijadikan alat oleh kelompok tertentu untuk menekan presiden atau sekadar mencari panggung. Namun kali ini, narasi reshuffle yang diarahkan pada Menkop sangat tidak berdasar dan justru dapat mengganggu stabilitas nasional, terutama di sektor ekonomi rakyat yang tengah dibangun dengan serius.
Kami memandang bahwa desakan reshuffle terhadap Menkop Budi Arie adalah upaya yang penuh motif politik, bukan kepentingan rakyat. Bagaimana tidak, di tengah fokus Menkop membangkitkan ekonomi desa dan memperkuat koperasi, segelintir pihak justru menciptakan kegaduhan melalui isu spekulatif. Padahal, kinerja Menkop selama ini mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat karena menyasar akar persoalan ekonomi rakyat kecil.
Presiden melalui pihak Istana sudah menegaskan bahwa isu reshuffle hanyalah spekulasi eksternal. Maka, tidak sepatutnya ada pihak yang mendorong, apalagi menekan presiden untuk merombak kabinet. Reshuffle adalah hak prerogatif presiden, dan tidak boleh dikotori oleh kepentingan kelompok yang hanya ingin masuk lingkaran kekuasaan.
Kami menilai, isu reshuffle terhadap Menkop merupakan bentuk kegelisahan dari kelompok yang tidak nyaman dengan terobosan-terobosan Kementerian Koperasi. Mereka risih melihat langkah konkret Menkop dalam membangun jaringan ekonomi desa melalui koperasi, dan berupaya melemahkan reputasi Menkop dengan narasi yang dibangun dari data yang tak akurat dan menyesatkan.
Kelompok ini tidak sedang memperjuangkan kepentingan rakyat. Mereka hanya memperjuangkan posisi dan kepentingan pribadi. Sayangnya, mereka melakukannya dengan cara menyebar informasi keliru, membentuk opini palsu, dan menggiring persepsi publik agar Menkop seolah-olah layak diganti. Ini jelas merugikan negara dan melemahkan semangat rakyat untuk bangkit.
Kami mengajak masyarakat untuk lebih kritis terhadap isu-isu semacam ini. Jangan mudah terprovokasi oleh mereka yang kerjanya hanya bisa berteriak dari luar, tapi nihil kontribusi untuk rakyat. Saat ini rakyat tidak butuh sensasi politik, tetapi solusi nyata: harga kebutuhan pokok terjangkau, lapangan kerja terbuka, dan produk pertanian serta peternakan rakyat bisa terserap lewat koperasi.
Dengan progres nyata yang dilakukan Menkop saat ini, seperti pengembangan Kopdes Merah Putih, swasembada pangan berbasis koperasi, industrialisasi agromaritim, hingga pengentasan kemiskinan melalui koperasi, maka tuntutan reshuffle terhadap dirinya menjadi tidak relevan. Justru, kerja keras semacam inilah yang harus terus didorong dan didukung.
Kami tegaskan bahwa bagi rakyat, mengganti Menkop bukanlah prioritas. Prioritas rakyat adalah ekonomi yang pulih dan kehidupan yang layak. Maka, hentikan kegaduhan yang tidak produktif. Biarkan Menkop bekerja, dan mari bersama kita kawal program-program pro-rakyat yang sedang berjalan.
