Gambar : Ilustrasi Sayu Wiwit
Oleh: Joko Wiyono (Komunitas Pemerhati Banyuwangi)
Sejarah perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya lahir dari medan perang yang dikenal secara nasional. Di berbagai daerah, terdapat tokoh-tokoh pejuang yang mengorbankan jiwa dan raganya untuk melawan penjajahan, tetapi kisah perjuangannya belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan negara.
Salah satunya adalah para pejuang dari Kerajaan Blambangan, Banyuwangi, yang terlibat dalam perlawanan terhadap Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) melalui Perang Puputan Bayu pada tahun 1771 -1772
Perang tersebut menjadi salah satu catatan penting sejarah perlawanan rakyat Blambangan terhadap kekuasaan kolonial. Nama Rempeg Jagapati, Wong Agung Wilis, dan Sayu Wiwit merupakan tokoh-tokoh yang melekat dalam ingatan sejarah perjuangan masyarakat Banyuwangi.
Di antara nama tersebut, Sayu Wiwit memiliki tempat tersendiri sebagai sosok perempuan pejuang yang mencerminkan keberanian dan peran perempuan dalam mempertahankan tanah kelahirannya.
Sayu Wiwit bukan sekadar nama dalam cerita rakyat. Penelusuran sejarah mengenai dirinya bahkan telah dituangkan dalam buku Perjuangan Sayu Wiwit dalam Perang di Blambangan Tahun 1771–1772, karya Aminuddin Kasdi, yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada 2008 dan tercatat dalam katalog Perpustakaan Nasional ANRI.
Namun, pengakuan terhadap perjuangan para tokoh tersebut melalui gelar Pahlawan Nasional masih menjadi pekerjaan sejarah yang perlu diperjuangkan.
Perang Puputan Bayu merupakan perlawanan besar rakyat Blambangan terhadap VOC. Peristiwa ini berlangsung sejak Agustus 1771 hingga Desember 1772 dan menjadi bagian penting perjalanan sejarah Banyuwangi.
Sayu Wiwit dikenal dalam sejumlah sumber sejarah sebagai salah satu perempuan pejuang yang terlibat dalam perlawanan tersebut. Sementara itu, Rempeg Jagapati dikenal sebagai salah satu pemimpin utama perlawanan rakyat Blambangan.
Karena itu, perjuangan mereka tidak semestinya hanya dikenalkan melalui cerita turun-temurun, pertunjukan seni, atau kegiatan peringatan sejarah. Harus ada upaya serius untuk mengembangkan penelitian, mendokumentasikan bukti sejarah, dan memperjuangkan pengakuan secara resmi.
Mengangkat nama para pejuang Blambangan menjadi Pahlawan Nasional bukan berarti mengejar penghargaan semata. Lebih dari itu, hal tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap sejarah perlawanan rakyat daerah dalam mempertahankan kemerdekaan dan martabat tanah kelahirannya.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki peran penting dalam memperjuangkan pengakuan terhadap tokoh-tokoh sejarah daerah. Namun, perjuangan tersebut harus dilakukan melalui tahapan yang terukur, bukan hanya sebatas wacana atau kegiatan seremonial.
Ada beberapa langkah konkret yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pertama, membentuk tim kajian sejarah yang kredibel.
Pemkab perlu melibatkan sejarawan, akademisi, budayawan, peneliti, arsiparis, dan komunitas pemerhati sejarah Blambangan untuk menyusun biografi perjuangan Sayu Wiwit, Rempeg Jagapati, dan Wong Agung Wilis secara ilmiah.
Kajian harus menggunakan sumber primer, termasuk arsip VOC, dokumen kolonial, naskah babad, hasil penelitian terdahulu, serta sumber sejarah lain yang dapat diverifikasi.
Kedua, memperkuat bukti dan dokumen pengusulan.
Pemerintah daerah perlu mengevaluasi riwayat pengusulan sebelumnya, termasuk alasan apabila pernah dinyatakan belum memenuhi persyaratan.
Sebagai catatan, penelitian mengenai sejarah pengusulan tiga tokoh Blambangan pernah mencatat bahwa usulan sebelumnya terkendala belum lengkapnya riwayat perjuangan dalam kajian akademis dan masih terbatasnya sumber sejarah. Persoalan tersebut harus dijadikan bahan evaluasi agar kekurangan yang sama tidak terulang.
Ketiga, mengoptimalkan peran TP2GD.
Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) harus dilibatkan untuk meneliti dan mengkaji kelayakan setiap calon berdasarkan ketentuan pemberian gelar Pahlawan Nasional.
Hasil kajian harus disusun secara objektif, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum diteruskan melalui jalur pemerintah provinsi dan Kementerian Sosial.
Keempat, membangun koordinasi dengan pemerintah pusat.
Pemkab Banyuwangi perlu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Sosial, serta lembaga terkait agar proses pengusulan tidak berhenti di tingkat daerah.
Pemerintah daerah juga perlu menyampaikan perkembangan proses pengusulan kepada masyarakat secara terbuka.
Kelima, melestarikan situs sejarah Perang Puputan Bayu.
Kawasan Rowo Bayu, Perangan, dan berbagai lokasi yang berkaitan dengan sejarah perjuangan Blambangan perlu mendapatkan perhatian melalui penelitian, perlindungan, pendokumentasian, dan pengembangan edukasi sejarah.
Pelestarian situs bukan hanya untuk kepentingan pariwisata, tetapi juga untuk menjaga bukti sejarah dan memberikan pembelajaran kepada generasi muda.
Pengakuan negara harus diperjuangkan dengan bukti sejarah
Pemberian gelar Pahlawan Nasional bukan keputusan yang dapat ditetapkan hanya berdasarkan kebanggaan masyarakat terhadap tokoh daerah. Ada persyaratan, penelitian, verifikasi, dan proses panjang yang harus dilalui sesuai peraturan perundang-undangan.
Karena itu, Pemkab Banyuwangi perlu menempatkan perjuangan pengusulan para tokoh Blambangan sebagai agenda pelestarian sejarah yang berkelanjutan.
Masyarakat, organisasi kebudayaan, lembaga pendidikan, dan insan pers juga memiliki peran untuk mengawal proses tersebut melalui penelitian, diskusi, publikasi, serta pengumpulan sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai generasi muda Banyuwangi hanya mengenal nama-nama besar dari luar daerah, sementara tokoh perjuangan dari tanah Blambangan sendiri tidak mendapatkan ruang yang cukup dalam pendidikan sejarah.
Sudah saatnya Pemkab Banyuwangi tidak hanya membanggakan sejarah Perang Puputan Bayu, tetapi juga mengambil langkah nyata memperjuangkan pengakuan terhadap para pejuangnya.
Sayu Wiwit, Rempeg Jagapati, dan Wong Agung Wilis adalah bagian dari warisan sejarah Blambangan yang patut terus diteliti, dikenalkan, dan diperjuangkan pengakuannya.
Sebab, menghormati pahlawan bukan hanya dengan mengenang namanya, melainkan juga menjaga kebenaran sejarah dan meneruskan nilai perjuangannya kepada generasi penerus.