Oleh: Joko Tama (Komunitas Pemerhati Banyuwangi)
Pemberian nama Gedung Aula Abdullah Azwar Anas di lingkungan Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi) patut jadi bahan evaluasi dan kajian publik. Bukan karena kita menafikan jasa seseorang, melainkan karena gedung tersebut berada di lingkungan perguruan tinggi negeri.
Berdasarkan informasi Poliwangi, nama tersebut diresmikan pada 4 Februari 2021, ketika Abdullah Azwar Anas masih menjabat sebagai Bupati Banyuwangi. Pihak kampus menyebut penamaan itu sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya terhadap perkembangan pendidikan dan Poliwangi.
Namun, mengapa sebuah gedung perguruan tinggi negeri harus menggunakan nama tersebut? Mengapa bukan nama pahlawan, tokoh pendidikan, pejuang, atau tokoh sejarah Banyuwangi yang telah memberikan pengabdian dan pemgorbanan nyata bagi bangsa dan daerah?
Banyuwangi bukan daerah yang miskin tokoh sejarah. Daerah ini memiliki banyak pejuang, tokoh pendidikan, budayawan, dan tokoh masyarakat yang jasa serta perjuangannya patut dikenang oleh generasi penerus.
Sebutlah:
Wong Agung Wilis (Pangeran Putra), Pemimpin perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC pada tahun 1767. Beliau gigih menghimpun pasukan dan bergerilya, meskipun akhirnya terluka, tertangkap, dan diasingkan oleh Belanda ke Pulau Banda.
Pangeran Rempeg Jogopati (Mas Rempeg): Panglima perang legendaris yang memimpin rakyat Blambangan dalam Perang Puputan Bayu (1771–1772). Puncak pertempuran heroik ini terjadi pada 18 Desember 1771, yang kemudian diabadikan sebagai Hari Jadi Kabupaten Banyuwangi.
Sayu Wiwit (Mas Ayu Wiwit) : Srikandi atau senopati wanita tangguh Blambangan yang melanjutkan perjuangan pasca-gugurnya Pangeran Jagapati. Bersama para pejuang lain, ia memimpin serangan balasan untuk merebut kembali Benteng Bayu dari cengkeraman VOC.
KH. Saleh Lateng: Ulama karismatik pejuang asal Banyuwangi yang menjadi salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1926. Beliau aktif dalam gerakan nasionalis, membina mental para pemuda, dan menjadi penasihat spiritual bagi laskar perjuangan di Banyuwangi guna melawan kolonialisme.
Haji Noerdin: Tokoh yang tercatat memimpin Laskar Sabilillah di Banyuwangi sebelum kemerdekaan. Beliau aktif mengoordinasi latihan bagi laskar-laskar pemuda (termasuk laskar Hizbullah) di daerah Sempu untuk bersiap merebut kemerdekaan.
Kapten Ilyas: Perwira militer pemberani yang bertaruh nyawa mempertahankan wilayah Banyuwangi, khususnya sektor pelabuhan, dari gempuran tentara Belanda pada masa Agresi Militer. Namanya kini diabadikan menjadi salah satu nama jalan protokol di pusat kota Banyuwangi.
Kiai Syamsuri (Singonegaran) & Kiai Abdul Wahab (Penataban): Tokoh ulama lokal yang memimpin Laskar Sabilillah dan Hizbullah di Banyuwangi dalam pertempuran revolusi fisik. Mereka menjadikan tempat ibadah sebagai markas taktis dan perlindungan laskar pejuang yang terluka.
Ny. Soedarmi Proboseno (Bu Darmi): Srikandi pejuang dari Banyuwangi Selatan (Gambiran) yang aktif dalam barisan pejuang wanita selama masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan dari agresi Belanda.
Mayor Jenderal TNI (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo: Meskipun lebih dikenal sebagai Pahlawan Revolusi yang gugur dalam peristiwa G30S/PKI, tokoh nasional jujur ini lahir di Banyuwangi. Pada masa awal kemerdekaan (1945), beliau ikut membangun Tentara Keamanan Rakyat (TKR) bagian kepolisian militer di tanah air.
Nama-nama tokoh sejarah semestinya mendapatkan ruang dalam lingkungan pendidikan. Sebab, perguruan tinggi bukan sekadar tempat mencetak tenaga profesional, tetapi juga tempat membangun karakter, menanamkan nilai perjuangan, dan mewariskan sejarah kepada generasi bangsa.
Persoalannya bukan apakah Abdullah Azwar Anas berjasa atau tidak. Setiap pejabat yang bekerja untuk masyarakat tentu patut mendapatkan penghargaan sesuai kontribusinya. Namun, penghargaan terhadap pejabat aktif perlu mempertimbangkan kepatutan, objektivitas, etika kelembagaan, dan kepentingan jangka panjang.
Jangan sampai fasilitas pendidikan milik negara terkesan menjadi simbol penghormatan personal kepada seseorang yang sedang memegang kekuasaan. Apalagi, jabatan pemerintahan bersifat sementara, sedangkan gedung pendidikan negeri merupakan fasilitas publik yang akan digunakan lintas generasi.
Karena itu, masyarakat berhak mengetahui bagaimana keputusan penamaan tersebut dibuat. Apakah melalui kajian akademis? Apakah melibatkan Senat Poliwangi? Apakah ada keputusan resmi dan dasar administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan? Apakah aspirasi masyarakat dan pertimbangan sejarah daerah pernah menjadi bagian dari pembahasan?
Ini bukan tuduhan, melainkan bentuk kepedulian terhadap transparansi dan tata kelola lembaga pendidikan negeri.
Pendidikan seharusnya mengajarkan generasi muda untuk menghargai sejarah, bukan sekadar mengabadikan nama orang yang pernah berkuasa.
Kita tidak sedang mempersoalkan pribadi seseorang, tetapi sedang menguji kebijakan sebuah institusi publik. Sebab, nama gedung bukan hanya identitas bangunan. Nama juga membawa pesan, nilai, dan keteladanan yang diwariskan kepada generasi berikutnya.
Jangan sampai generasi mendatang lebih mengenal nama pejabat daripada mengenal para pahlawan dan tokoh sejarah yang telah berjuang membangun Banyuwangi.
Sebab, jabatan boleh berakhir, kekuasaan boleh berganti, tetapi sejarah perjuangan dan jasa para pahlawan harus tetap hidup sepanjang masa.