Foto : Juru Bicara Fraksi NasDem-PPP, Muhammad Aghistin Maulana S,
BANYUWANGI – Fraksi NasDem-PPP DPRD Kabupaten Banyuwangi memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027. Sorotan utama meliputi penurunan pendapatan daerah, belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingginya belanja pegawai, minimnya alokasi belanja modal hingga persoalan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
Catatan tersebut disampaikan melalui Pandangan Umum (PU) Fraksi dalam rapat paripurna DPRD Banyuwangi, Senin (9/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Ruliyono, didampingi Wakil Ketua Hj. Siti Mafrochatin Ni’mah, serta dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi H. Mujiono, jajaran kepala OPD, para camat, lurah dan anggota DPRD.
Juru Bicara Fraksi NasDem-PPP, Muhammad Aghistin Maulana S, mengawali pandangannya dengan menyoroti proyeksi pendapatan daerah 2027 sebesar Rp2,444 triliun. Jumlah tersebut turun sekitar Rp461 miliar dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp2,905 triliun.
Menurutnya, penurunan pendapatan tersebut menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
Fraksi NasDem-PPP memahami bahwa berkurangnya transfer ke daerah merupakan bagian dari kebijakan fiskal nasional. Namun, kondisi tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk memangkas belanja secara administratif tanpa mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat.
Sebagai langkah mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, fraksi ini mendorong optimalisasi PAD, pengelolaan aset daerah, serta penguatan sektor ekonomi kreatif.
Dalam Raperda APBD 2027, PAD diproyeksikan mencapai Rp850,847 miliar atau meningkat sekitar Rp50 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, Fraksi NasDem-PPP menilai potensi pendapatan daerah masih dapat ditingkatkan hingga menembus Rp1 triliun.
Potensi tersebut dinilai terbuka lebar, terutama melalui pengembangan hilirisasi ekonomi, pariwisata berkelanjutan, serta sektor transportasi penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.
Fraksi NasDem-PPP juga mempertanyakan proyeksi pajak daerah yang tetap sebesar Rp447,803 miliar, sama dengan APBD 2026.
“Apa yang menyebabkan tidak adanya proyeksi kenaikan pajak antara APBD Tahun 2026 dengan Raperda APBD Tahun 2027? Mohon penjelasan dari eksekutif,” ujar Aghistin.
Belanja Pegawai Tinggi, Belanja Modal Menyusut
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah komposisi belanja daerah. Dari total belanja yang direncanakan sebesar Rp2,420 triliun, belanja operasional mencapai Rp1,949 triliun atau sekitar 80,53 persen.
Di dalamnya, belanja pegawai mencapai Rp1,118 triliun atau 46,19 persen dari total belanja daerah. Angka tersebut menjadi perhatian karena dinilai masih jauh dari arah kebijakan pengendalian belanja pegawai sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Sebaliknya, alokasi belanja modal hanya sebesar Rp174,861 miliar atau 7,22 persen. Persentase ini turun cukup tajam dibandingkan APBD 2026 yang mencapai 13,52 persen.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keberpihakan struktur anggaran terhadap pembangunan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat.
Fraksi NasDem-PPP meminta eksekutif menjelaskan penyebab tingginya belanja operasional, dampaknya terhadap pelayanan publik, serta strategi pengendalian agar tidak semakin mempersempit ruang fiskal untuk belanja modal.
Fraksi ini juga mendorong restorasi dan redesain penganggaran dengan mengedepankan prinsip value for money. Artinya, setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mempertahankan pola pengeluaran tahun sebelumnya.
SILPA Juga Menjadi Sorotan
Selain komposisi belanja, Fraksi NasDem-PPP turut menyoroti proyeksi SILPA tahun 2027 sebesar Rp45,032 miliar.
Pemerintah daerah diminta memperbaiki kualitas perencanaan program dan mempercepat realisasi anggaran agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk pada penghujung tahun.
Menurut fraksi tersebut, APBD harus disusun berdasarkan kebutuhan dan persoalan riil masyarakat, sehingga anggaran tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi benar-benar memberikan solusi.
“Prinsip money follow problem dan money is for solution harus menjadi landasan penyusunan APBD, sehingga anggaran benar-benar menjadi solusi atas persoalan masyarakat,” imbuhnya.
Meski menyampaikan berbagai catatan kritis, Fraksi NasDem-PPP pada prinsipnya menerima Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut melalui Panitia Khusus (Pansus).
Namun, penerimaan tersebut disertai harapan agar seluruh pertanyaan, catatan dan rekomendasi fraksi mendapatkan penjelasan serta perhatian serius dari pihak eksekutif dalam proses pembahasan selanjutnya. (*)