opini  

Ketika Bahasa Menjadi Kekuasaan: Linguistik, Politik, dan Manipulasi Opini Publik

Oleh: Miftahul Huda, Mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang.

Politik Tidak Selalu Berbicara dengan Bahasa Politik

Mengapa sebuah kebijakan disebut keberhasilan oleh pemerintah, tetapi dipahami sebagai kegagalan oleh warga? Mengapa suatu tindakan disebut penertiban, sementara pihak lain menyebutnya penggusuran? Mengapa pengurangan anggaran terdengar seperti efisiensi, padahal bagi sebagian orang berarti hilangnya layanan? Barangkali persoalannya tidak hanya terletak pada peristiwanya, tetapi juga pada bahasa yang dipakai untuk menjelaskannya.

Peristiwa terbaru memberi contoh nyata. Pada 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden. Dalam hitungan jam, peristiwa yang sama muncul dengan beragam sebutan: mundur, mengundurkan diri, berhenti, bahkan resign. Penamaan bukan urusan teknis semata; ia menentukan siapa tampak benar dan siapa tampak bersalah. Tulisan ini berargumen bahwa bahasa politik tidak pernah sepenuhnya netral. Kekuasaan bekerja bukan hanya lewat kebijakan, tetapi juga lewat penamaan. Kajian linguistik makro, yang membaca bahasa bersama sosiologi, ilmu politik, dan komunikasi, membantu kita memahaminya.

Bahasa Tidak Sekadar Menjelaskan, tetapi Membentuk Realitas

Linguistik makro memandang bahasa sebagai praktik sosial: ia merepresentasikan sekaligus mengonstruksi realitas, dan selalu terkait dengan konteks sosial serta relasi kuasa. Penamaan menentukan apa yang tampak penting. Penggusuran menonjolkan dampak pada warga, sedangkan penertiban menonjolkan keteraturan. Kenaikan harga terdengar keras, sementara penyesuaian harga terdengar administratif. Pemotongan anggaran menjadi efisiensi yang menonjolkan penghematan, dan konflik menjadi dinamika yang meredam kesan pertentangan. Contoh-contoh ini perlu dibaca sebagai kemungkinan pembingkaian, bukan otomatis bukti manipulasi, sebab konteks dan fakta tetap harus diperiksa.

Kasus 12 November memperlihatkan hal itu. Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR, Taufik Basari, menyatakan bahwa secara nomenklatur istilah yang tepat adalah “berhenti”, bukan mengundurkan diri (Antara, 12/11/2026). Namun, judul Tempo memilih “mundur”, sedangkan detikNews memakai kata serapan “resign”. Satu peristiwa, tiga pilihan kata. Masing-masing membawa nuansa berbeda: ketepatan hukum, narasi keputusan pribadi, dan gaya bahasa populer. Pembaca yang hanya melihat satu judul menerima satu versi peristiwa; pembaca yang membandingkan beberapa judul menemukan bahwa kata pun diperebutkan.

Ketika Pilihan Kata Menjadi Strategi Kekuasaan

Eufemisme. Eufemisme mengganti ungkapan keras dengan yang lebih halus. Penyesuaian terdengar lebih ringan daripada kenaikan, dan efisiensi terdengar lebih positif daripada pengurangan. Penghalusan dapat menjaga kesantunan, tetapi berpotensi mengaburkan konsekuensi nyata. Apakah bahasa yang halus selalu lebih jujur? Kapan penghalusan berubah menjadi pengaburan tanggung jawab?

Framing. Menurut Robert Entman (1993), membingkai berarti memilih aspek tertentu dari realitas lalu membuatnya lebih menonjol untuk mendefinisikan masalah, menafsirkan sebab, memberi penilaian moral, dan menawarkan penyelesaian. Pemerintah cenderung menonjolkan keberhasilan, warga menonjolkan dampak yang mereka rasakan, dan media menonjolkan pertentangan keduanya. Dalam peristiwa tadi, Presiden Prabowo Subianto menyebut langkah Gibran sebagai sikap ksatria, bertanggung jawab, dan negarawan (Antara, 12/11/2026). Gibran sendiri menyebut jabatan sebagai titipan sementara dan menegaskan keputusannya bukan karena persoalan ijazah. Di sisi lain, mahasiswa di Surabaya memakai kata “sepaket” untuk memperluas tuntutan mereka (JawaPos, 10/11/2026). Uraian ini bersifat deskriptif: tulisan ini tidak menilai keputusan siapa pun, melainkan membaca cara bahasa membingkainya. Siapa yang menguasai bingkai sering kali lebih diuntungkan dalam menentukan bagaimana persoalan dipahami.

Metafora. Lakoff dan Johnson (1980) menunjukkan bahwa metafora bukan sekadar hiasan, melainkan cara manusia memahami suatu hal melalui hal lain. Ungkapan “jabatan adalah titipan” dapat dibaca menggambarkan kekuasaan sebagai sesuatu yang dipinjamkan, sehingga melepasnya terkesan wajar. Demikian pula “perang melawan korupsi” membayangkan masyarakat berhadapan dengan musuh, dan “membersihkan birokrasi” membayangkan persoalan administratif sebagai kotoran. Metafora membantu menjelaskan persoalan abstrak, tetapi berpotensi menyederhanakan kompleksitasnya. Apa yang menjadi terang oleh metafora itu, dan apa yang justru menjadi gelap?

Bahasa Politik di Era Media Sosial

Di ruang digital, kekuasaan bahasa berpindah ke tangan banyak orang. Slogan lebih cepat menyebar daripada argumentasi panjang. Label seperti “cebong” dan “kampret” menggeser perdebatan dari substansi ke identitas kelompok. Potongan pernyataan dapat mengubah makna seluruh pidato, dan bahasa emosional lebih mudah memancing reaksi ketimbang penjelasan kebijakan yang rumit. Pengulangan membuat gagasan terasa akrab, lalu terasa benar. Kata serapan seperti resign, yang tadi muncul di judul berita, memperlihatkan campur kode Indonesia-Inggris sebagai gaya komunikasi yang akrab bagi generasi digital. Siapa pun kini dapat menjadi pembingkai, tetapi algoritma menentukan bingkai mana yang paling sering terlihat.

Karena itu, fenomena ini tidak cukup dijelaskan satu disiplin. Linguistik mengkaji pilihan kata dan makna; ilmu politik membaca legitimasi dan relasi kuasa; ilmu komunikasi menjelaskan framing dan pembentukan opini; psikologi sosial memahami identitas kelompok dan emosi; sosiologi mengkaji dominasi dan kesadaran kolektif; studi media digital menerangkan viralitas dan algoritma. Membaca bahasa politik berarti membaca kekuasaan, kepentingan, dan kesadaran publik sekaligus.

Membebaskan Masyarakat dari Kekuasaan Bahasa

Kritik tidak boleh berhenti pada politisi atau media. Masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa istilah dalam komunikasi politik, membandingkan setiap penyebutan peristiwa dengan fakta dan dampaknya, serta menyadari bahwa literasi politik harus disertai literasi bahasa. Setiap kali membaca judul berita atau pidato, kita dapat bertanya: siapa yang menamai, kata apa yang dipilih, dan apa yang tidak disebutkan? Bahasa seharusnya membantu masyarakat memahami realitas, bukan menjauhkan mereka darinya.

Dalam politik, kita mungkin tidak selalu dapat menentukan siapa yang berbicara. Namun, kita masih bisa menentukan bagaimana mendengarkan, memahami, dan mempertanyakan bahasa yang disampaikan kepada kita. Sebab, ketika masyarakat berhenti mempertanyakan bahasa, kekuasaan tidak lagi sekadar mengatur tindakan, tetapi mulai mengatur cara kita berpikir tentang dunia.