Pada 8 November 2026, 24 pasang sapi kerap dijadwalkan beradu cepat di Lapangan Sapi Kerap R.P. Moh. Noer, Bangkalan, memperebutkan Piala Bergilir Presiden RI. Setiap kabupaten di Madura mengirim enam pasang sapi yang menang pada seleksi tingkat kabupaten (Antara, 2026). Ada satu hal yang berbeda dari tradisi lamanya: penggunaan rekeng, tongkat berpaku yang digarukkan ke pantat sapi agar berlari lebih kencang, dilarang.
Karapan sapi adalah adu cepat sepasang sapi yang menarik kereta kayu dengan joki berdiri di atasnya. Tradisi ini menjadi cermin yang jernih untuk membaca kebudayaan Nusantara hari ini: praktik yang dicintai dan bernilai ekonomi, tetapi harus berunding dengan etika baru. Tulisan ini membatasi kajian pada karapan sapi sebagai tradisi masyarakat Madura, Jawa Timur, dengan menelaah bagaimana ia dilestarikan, dikembangkan, dan ditantang oleh perubahan nilai.
A.Sapi sebagai Penanda Harga Diri
Karapan sapi bertahan karena maknanya melampaui perlombaan. Tradisi ini digelar rutin setiap tahun seusai panen raya tembakau (Antara, 2012b), sehingga berakar pada siklus agraris masyarakat Madura. Tuturan yang lazim mengaitkan asal-usulnya dengan tradisi membajak sawah memakai sapi. Antropolog A. Latief Wiyata (2002) menunjukkan bahwa harga diri merupakan poros nilai orang Madura. Dengan kerangka itu, saya membaca sapi kerap sebagai penanda martabat pemiliknya: menang berarti nama keluarga dan kampung terangkat, kalah berarti menanggung malu.
Buktinya konkret. H Samsudin, pemilik tim Sonar Muda, mengaku menghabiskan sekitar Rp6 miliar untuk dua rumah yang di dalamnya terdapat kandang sapi khusus. Biaya perawatan tiga pasang sapinya minimal Rp55 juta per bulan dan berlipat dua menjelang pertandingan (CNBC Indonesia, 2023). Di Pamekasan, harga sepasang sapi kerap pernah disebut mencapai Rp900 juta (Antara, 2012a). Pelestarian karapan sapi, dengan demikian, terutama dibiayai oleh kebanggaan pemiliknya, bukan semata oleh anggaran kebudayaan.
B.Dari Arena Kampung ke Festival Se-Madura
Karapan sapi kini hadir sebagai festival berjenjang. Pasangan sapi pemenang tingkat kabupaten melaju ke final se-Madura, sehingga kompetisi terkelola dari bawah ke atas. Seleksi 2026 digelar berturut-turut di Sumenep (10 Oktober), Pamekasan (11 Oktober), Sampang (18 Oktober), dan Bangkalan (25 Oktober) (Antara, 2026). Lokasi final pun tidak dipatok pada satu kabupaten. Bangkalan ditunjuk pada 2019 dengan alasan karapan sapi adalah budaya masyarakat Madura, bukan milik satu kabupaten (Suara Surabaya, 2019), dan kembali dipilih pada 2026 karena memiliki lapangan karapan yang lazim dipakai. Final 2018 di Pamekasan disebut sebagai agenda budaya tahunan sekaligus destinasi wisata budaya yang menarik wisatawan mancanegara (Republika, 2018). Selain itu, ekosistem ekonominya juga meluas. Kontes sapi sonok, yakni sapi hias betina, tumbuh sebagai pasangan karapan. Pada 2012, Dinas Peternakan Pamekasan menyebut sapi sonok yang kerap menang lomba dihargai Rp200 juta hingga Rp500 juta per ekor, nyaris menyamai sapi karapan, meski populasinya hanya sekitar 1.696 ekor dari 127.617 sapi di kabupaten itu (Antara, 2012a).
Pengembangan semacam ini membuka peluang bagi peternak dan pelaku wisata. Namun, saya berpendapat bahwa semakin besar nilai uang dan gengsi yang beredar, semakin besar pula tekanan untuk menang dengan segala cara, dan di situlah tantangan berawal.
C.Etika Hewan, Biaya, dan Pewarisan Pengetahuan
Tantangan paling nyata adalah etika terhadap hewan. Pada 2013, rencana Bakorwil IV Pamekasan menggelar Piala Presiden tanpa kekerasan ditolak kebanyakan pengerap (pemilik sapi kerap), sampai kejuaraan dibekukan. Pejabat Bakorwil menegaskan bahwa label Piala Presiden hanya berlaku bagi karapan tanpa kekerasan, sedangkan panitia seleksi mengklaim 98 persen pengerap bertahan dengan rekeng dan meminta perubahan tidak dipaksakan karena butuh waktu (Koran Madura, 2013). Baru pada 2018, rekeng resmi dihentikan setelah HMI Cabang Pamekasan mengusulkannya sebagai penyiksaan hewan yang melanggar hukum agama dan hukum positif (Antara, 2026).
Koentjaraningrat (2009) membedakan kebudayaan atas gagasan, tindakan berpola, dan benda hasil karya. Polemik rekengmemperlihatkan ketiganya bergesekan: ketika gagasan masyarakat tentang kepatutan bergeser, tindakan dan alat yang selama ini lazim dituntut berubah. Selisih lima tahun antara penolakan 2013 dan larangan 2018 menunjukkan bahwa perubahan nilai berjalan lebih lambat daripada perubahan aturan. Keberatan pengerap bahwa perubahan merusak warisan patut didengar, namun tradisi yang bertahan umumnya mampu beradaptasi. Jalan keluarnya bukan menghapus karapan sapi, melainkan menyelaraskan kebanggaan dengan kesejahteraan hewan.
Tantangan kedua adalah biaya. Ketika perawatan tiga pasang sapi saja menelan puluhan juta rupiah per bulan, arena karapan berisiko dikuasai pemodal besar, sementara peternak kecil tersisih. Jika itu terjadi, pelaku aktif tradisi ini menyempit meski penontonnya tetap ramai. Tantangan ketiga adalah pewarisan pengetahuan: ramuan jamu, teknik melatih sapi, dan keterampilan joki lazimnya diturunkan dari mulut ke mulut sehingga rentan terputus tanpa dokumentasi.
Karapan sapi mengajarkan tiga hal. Pertama, pelestarian paling kuat lahir dari rasa bangga dan harga diri komunitas pemiliknya. Kedua, pengembangan melalui festival berjenjang dan pariwisata memberi ruang ekonomi, tetapi juga menaikkan taruhan gengsi. Ketiga, tradisi yang ingin bertahan harus sanggup berdamai dengan etika zamannya.
Berdasarkan hal tersebut, langkah lanjutan perlu konkret: menjaga larangan kekerasan disertai pengawasan dan edukasi bagi pemilik serta joki; menyediakan kelas lomba atau insentif agar peternak kecil tetap bisa ikut bersaing; dan mendokumentasikan pengetahuan perawatan serta pelatihan sapi sebelum hilang. Jika langkah itu dijalankan, sapi-sapi kerap tetap dapat berlari kencang di lintasan, sementara tradisi yang menaungi mereka berjalan dengan beradab.

Oleh: Miftahul Huda, Mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang.
