BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor kesehatan sebagai langkah menghadapi tantangan keterbatasan fiskal sekaligus memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap optimal.
Upaya tersebut ditandai dengan pertemuan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama ratusan pemangku kepentingan kesehatan, mulai dari kepala puskesmas, direktur rumah sakit pemerintah dan swasta, pimpinan klinik, rektor perguruan tinggi kesehatan, organisasi profesi kesehatan, hingga perwakilan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Bupati Ipuk menegaskan, kolaborasi menjadi kunci dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan di tengah terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Kolaborasi ini sangat diperlukan karena kapasitas fiskal pemerintah sangat terbatas. Di sisi lain, masyarakat menuntut pelayanan publik yang cepat, berkualitas, dan mudah diakses. Karena itu seluruh pemangku kepentingan harus saling terhubung agar masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan kesehatan,” ujar Ipuk, Kamis (2/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Banyuwangi juga menyelaraskan berbagai program prioritas kesehatan daerah. Fokus utama meliputi peningkatan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit tidak menular, percepatan penanganan tuberkulosis (TB) dan HIV, penguatan layanan kesehatan primer, kesehatan jiwa remaja, serta perlindungan bagi kelompok rentan.
Selain itu, seluruh rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, didorong untuk memperkuat komitmen zero rejection atau tidak menolak pasien dalam kondisi gawat darurat. Rumah sakit juga diminta memperkuat integrasi dengan puskesmas agar sistem rujukan berjalan lebih cepat, efektif, dan efisien.
“Dengan adanya koneksi yang baik antara puskesmas dan rumah sakit, proses rujukan pasien dapat berlangsung lebih cepat. Terlebih, hampir seluruh rumah sakit dan klinik di Banyuwangi telah melayani peserta BPJS Kesehatan,” kata Ipuk.
Bupati juga mengajak perguruan tinggi dan organisasi profesi kesehatan untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah melalui riset, inovasi, pengabdian kepada masyarakat, serta pendampingan berbagai program kesehatan.
Sementara itu, para kepala puskesmas diminta semakin memperkuat peran puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif. Posyandu pun didorong menjadi pusat deteksi dini berbagai persoalan kesehatan masyarakat.
Ipuk juga menekankan pentingnya peningkatan kunjungan rumah bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, seperti ibu hamil berisiko tinggi, bayi, balita, lanjut usia, serta penderita tuberkulosis, HIV, hipertensi, dan diabetes agar kondisi kesehatan mereka dapat dipantau secara aktif dan berkelanjutan.
Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemkab Banyuwangi berharap kualitas layanan kesehatan tetap terjaga dan berbagai persoalan kesehatan masyarakat dapat ditangani secara lebih cepat, terintegrasi, dan tepat sasaran meski di tengah keterbatasan anggaran.