MALANG, Actanews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (8/4/2026).
Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi DPRD Kota Malang melalui juru bicara masing-masing menyampaikan sejumlah catatan strategis dan masukan terhadap kinerja Pemerintah Kota Malang selama tahun anggaran 2025. Berbagai isu menjadi perhatian, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan masyarakat, hingga upaya menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan bahwa seluruh masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Menurutnya, sejumlah poin yang disampaikan memiliki substansi yang hampir serupa dan akan dijawab secara rinci dalam rapat paripurna berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (13/4/2026).
“Apa yang disampaikan setiap fraksi hampir sama, dan akan kami jawab secara rinci pada rapat paripurna berikutnya,” ujar Wahyu usai mengikuti rapat.
Selain sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, DPRD juga menyoroti pendapatan daerah, kinerja perangkat daerah, serta percepatan pengisian sejumlah jabatan yang masih kosong di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
Permasalahan infrastruktur perkotaan turut menjadi perhatian dalam pembahasan LKPj. Menanggapi hal tersebut, Wahyu memastikan pemerintah daerah akan segera mengambil langkah tindak lanjut untuk menjawab berbagai persoalan yang menjadi sorotan dewan.
“Permasalahan infrastruktur perkotaan juga menjadi sorotan dan akan segera kami tindak lanjuti,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengungkapkan bahwa jajaran DPRD sebelumnya telah melakukan pembahasan mendalam melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPj. Dari hasil pembahasan tersebut, DPRD memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kinerja pemerintah daerah.
Menurut perempuan yang akrab disapa Mia itu, rekomendasi DPRD seharusnya tidak terus berulang setiap tahun tanpa adanya perkembangan yang signifikan. Ia menilai, berbagai persoalan yang masih terjadi harus menunjukkan progres penyelesaian yang terukur.
“Permasalahan mungkin masih sama, seperti kemacetan dan banjir, tetapi setidaknya harus terlihat progres dalam struktur maupun konstruksi pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan Pemkot Malang,” tegasnya.
Mia juga berharap seluruh rekomendasi yang telah disampaikan DPRD, baik pada LKPj tahun sebelumnya maupun periode yang berbeda, dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dengan demikian, program pembangunan yang telah direncanakan tidak selalu dimulai dari awal dan mampu menghasilkan capaian yang lebih optimal.
“Jangan sampai setiap pekerjaan dimulai kembali dari awal, karena hal tersebut akan membuang anggaran dan energi tanpa hasil yang optimal,” pungkasnya. (XL)