Banyuwangi, Actanews.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banyuwangi Komisariat Cendekiawan Muslim memastikan akan menggelar aksi refleksi akhir tahun pada Rabu, 31 Desember 2025. Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, bertepatan dengan malam pergantian tahun 2025 ke 2026.
Aksi ini disebut sebagai bentuk refleksi, evaluasi, serta penyampaian catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sepanjang tahun 2025, sekaligus harapan agar penyelenggaraan pemerintahan ke depan semakin baik.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Adam Riky Pratama, membenarkan rencana kegiatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa aksi akan dilaksanakan setelah salat Isya dan telah melalui prosedur pemberitahuan kepada pihak kepolisian.
“Benar, pada tanggal 31 Desember setelah salat Isya kami akan menggelar aksi refleksi akhir tahun. Insyaallah pelaksanaannya sesuai dengan surat pemberitahuan aksi yang telah kami masukkan ke Polresta Banyuwangi,” ujar Adam saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Selasa (30/12/2025).
Adam yang merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi menjelaskan, sejak dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi periode 2025–2030, pihaknya mencatat sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian dan evaluasi. HMI berharap pada tahun 2026 mendatang, kepemimpinan Bupati Ipuk Fiestiandani dan Wakil Bupati Mujiono dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas serta melahirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Salah satu sorotan utama adalah masih banyaknya jabatan Pelaksana Tugas (Plt) di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Banyaknya Plt di beberapa SKPD dan OPD harus segera diatasi. Jika jabatan kepala dinas masih diisi oleh Plt, hal ini tentu akan memengaruhi kinerja pemerintahan daerah, terutama dalam pengambilan kebijakan yang membutuhkan koordinasi cepat dan tepat,” jelasnya.
Selain itu, HMI juga menyoroti persoalan pertambangan emas PT Bumi Suksesindo (BSI) di kawasan Gunung Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran. Menurut Adam, isu tambang tersebut merupakan persoalan kompleks yang hingga kini masih menjadi perdebatan panjang di tengah masyarakat Banyuwangi.
“Permasalahan lingkungan, keterbukaan program Corporate Social Responsibility (CSR), konflik sosial, hingga manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Banyuwangi masih terus dipertanyakan. Realitanya bisa dilihat bersama, sehingga kami tidak perlu menjelaskan secara detail,” ujarnya.
Ia menegaskan, HMI Cabang Banyuwangi Komisariat Cendekiawan Muslim ingin agar Banyuwangi sebagai tanah kelahiran mereka dapat menjadi daerah yang lebih baik dan masyarakatnya semakin sejahtera. Oleh karena itu, HMI merasa memiliki tanggung jawab moral sebagai agent of control untuk menyampaikan kritik, saran, dan masukan kepada pemerintah daerah.
Di akhir pernyataannya, Adam berharap seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Banyuwangi dapat bergotong royong membangun dan memajukan Banyuwangi. Ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah.
“Dengan semangat ‘Yakin Usaha Sampai’ demi terwujudnya civil society. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT,” pungkasnya. (BM)