Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani
Mencoba menelaah pidato refleksi tahunan 2025 Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di Taman Blambangan, prinsipnya bukan sekadar seremoni rutin atau ajang memamerkan angka statistik. Lebih dari itu, pidato tersebut cerminan arah kebijakan pembangunan yang menempatkan capaian sosial sebagai fondasi utama sebelum mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Inilah pendekatan pembangunan yang tidak selalu populer, tetapi justru relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu capaian penting yang disampaikan adalah penurunan angka kemiskinan hingga 6,13 persen. Angka ini bukan hasil kebijakan instan, melainkan hasiil dari kerja keras dan intervensi sosial yang terencana dan berkelanjutan, mulai dari perlindungan sosial, peningkatan layanan dasar, hingga program pemberdayaan masyarakat. Tepuk tangan yang mengiringi pidato tersebut patut dimaknai sebagai pengakuan atas kerja panjang pemerintah daerah dalam mengurangi beban hidup kelompok paling rentan.
Dalam diskursus publik, perbandingan pertumbuhan ekonomi antarwilayah kerap dijadikan tolok ukur tunggal keberhasilan. Namun, membandingkan Banyuwangi secara mentah dengan Situbondo, Bondowoso, atau Jember justru berpotensi menyesatkan. Pertumbuhan PDRB Banyuwangi sebesar 5,72 persen masih tergolong sehat dan stabil, terutama bagi daerah dengan struktur ekonomi yang beragam dan tidak bertumpu pada satu sektor dominan.
Perlu diingat, pertumbuhan ekonomi tinggi tidak selalu sejalan dengan pemerataan kesejahteraan. Dan faktannya, pembangunan di berbagai daerah menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan tidak selalu harus menunggu lonjakan pertumbuhan ekonomi. Banyak wilayah berhasil menekan angka kemiskinan melalui kebijakan yang tepat sasaran meskipun laju ekonominya diukuran sedang.
Nah, Banyuwangi memilih jalur ini, menjaga stabilitas ekonomi sembari memastikan masyarakat lapisan bawah tidak tertinggal. Pendekatan ini mungkin tidak mencolok dalam tabel peringkat regional, tetapi dampaknya lebih terasa dalam kehidupan sosial warga.
Tentu, kritik terkait akses ekonomi yang belum merata, tingkat upah yang belum ideal, dan tantangan pengangguran tidak bisa diabaikan. Persoalan-persoalan tersebut bersifat struktural dan membutuhkan waktu serta kesinambungan kebijakan.
Namun pastinya, penurunan angka kemiskinan menunjukkan satu hal penting: tekanan ekonomi paling ekstrem terhadap rumah tangga miskin berhasil dikurangi. Ini adalah capaian mendasar dalam pembangunan manusia.
Isu mengenai dugaan “penurunan indikator kemiskinan” juga perlu disikapi secara objektif. Pengukuran kemiskinan dilakukan menggunakan standar nasional yang seragam di seluruh Indonesia. Tanpa bukti metodologis yang kuat, tudingan tersebut justru dapat mengaburkan fakta dan melemahkan kepercayaan publik terhadap data resmi.
Banyuwangi mungkin bukan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tercepat atau tertinggi di kawasan Tapal Kuda. Namun pembangunan sejati bukan soal siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang paling berdampak. Ukuran keberhasilan seharusnya tidak berhenti pada grafik dan persentase, melainkan pada sejauh mana kebijakan mampu meningkatkan kualitas hidup manusia, terutama bagi pihak yang paling rentan.
Maka, penurunan kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat dibaca sebagai sinyal bahwa Banyuwangi sedang bergerak menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Tantangan masih ada, tetapi arah kebijakan ini menunjukkan satu pesan penting, yakni : “Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mendahulukan manusia, bukan sekadar mengejar angka.”
Penulis : Joko Wiyono (Komunitas Pemerhati Banyuwangi)