Foto : Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Heru Veri Nurcahya
Pasuruan, Actanews.id – Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Heru Veri Nurcahya memanfaatkan agenda reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 di Kopi Telu. Sebagai bentuk pertanggungjawab hasil perjuangan aspirasi masyarakat yang telah direalisasikan.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan yang akrab disapa Abah Heru itu memaparkan sejumlah program hasil reses sebelumnya yang telah diwujudkan sebelum menyerap aspirasi baru dari masyarakat. Di antaranya pembangunan Penyediaan Air Bersih (PPAB), Jalan Usaha Tani (JUT), Penerangan Jalan Umum (PJU), pembangunan jalan, serta plengsengan.
Menurutnya, penyampaian hasil tersebut menjadi bentuk transparansi kepada masyarakat bahwa setiap aspirasi yang disampaikan melalui reses memiliki proses yang jelas hingga dapat direalisasikan.
“Pengajuan usulan itu disampaikan melalui forum reses seperti ini. Silakan sampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, nanti akan kami perjuangkan sesuai mekanisme yang ada,” kata Abah Heru, Kamis, (30/7).
Dirinya menyampaikan bahwa seluruh usulan yang diterima akan menjadi pokok pikiran DPRD Kabupaten Pasuruan untuk dibahas bersama pemerintah daerah dalam penyusunan program pembangunan.
“Usulan itu bukan muncul begitu saja. Semua berasal dari kebutuhan masyarakat yang kami dengarkan langsung melalui reses, kemudian kami perjuangkan,” ujarnya.
Sejumlah aspirasi baru kembali mengemuka saat berdialog dengan warga. Masyarakat mengusulkan pembangunan sumur bor untuk mendukung kebutuhan air, pelatihan bagi petani guna meningkatkan produktivitas, hingga bantuan kamera pengawas (CCTV) demi meningkatkan keamanan lingkungan.
Abah Heru bahkan siap memberikan bantuan khusus untuk pengadaan CCTV, dirinya menyatakan siap memberikan bantuan melalui dana pribadinya.
“Kalau CCTV akan saya bantu secara pribadi. Sedangkan usulan lainnya seperti sumur bor dan program pembangunan akan kami perjuangkan melalui pembahasan di DPRD,” tuturnya.
Legislator PDI Perjuangan ini berharap reses tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara masyarakat dan wakil rakyat. Sehingga kebijakan pembangunan yang dihasilkan benar-benar berangkat dari kebutuhan warga.
“Kami ingin pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat dan menjadi solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” tutupnya. (Tya)