Banyuwangi, Actanews.id – Komitmen Kabupaten Banyuwangi dalam menciptakan lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas kembali dibuktikan. Kali ini, melalui program pelatihan pertukangan yang dirancang khusus, puluhan penyandang disabilitas diberi bekal keterampilan di bidang konstruksi untuk memperluas akses kerja mereka.
Pelatihan tersebut diikuti 20 peserta penyandang disabilitas daksa dan rungu yang berlangsung pada 21–24 April 2025 di SMKN Glagah. Selama empat hari, mereka dibekali keterampilan teknis seperti pemasangan bata dan kusen, plester dan acian, perpipaan, hingga pengecatan. Pelatihan ditutup dengan uji kompetensi untuk memastikan kemampuan peserta secara teori maupun praktik.
“Kami berharap program ini menjadi tonggak bagi kita semua untuk terus membuka diri, menciptakan ruang yang setara bagi semua tanpa terkecuali,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kamis (8/5/2025).
Program pelatihan ini merupakan bagian dari inisiatif Gender Equality and Social Inclusion in Infrastructure (GESIT), yang didukung Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT), dan diinisiasi oleh Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Banyuwangi.
Ipuk menegaskan bahwa pelatihan ini bukan hanya soal keterampilan teknis, namun juga bagian dari transformasi sosial. “Pekerjaan konstruksi tidak lagi menjadi ranah eksklusif. Ini adalah bukti bahwa inklusivitas bisa diterapkan dalam sektor apa pun,” jelasnya.
Banyuwangi juga telah memulai semangat inklusivitas ini sejak di dunia pendidikan melalui Program Agage Pintar (Ayo Cepat Pintar), yang memastikan seluruh jenjang pendidikan membuka akses bagi siswa disabilitas.
Lebih jauh, Pemkab Banyuwangi juga mendorong sektor usaha untuk menerima karyawan penyandang disabilitas, bahkan membuka jalur khusus disabilitas dalam rekrutmen CPNS. “Ini semua demi menjamin hak-hak mereka agar bisa hidup setara dan mandiri,” tambah Ipuk.
Ketua Pelaksana dari PPDI Banyuwangi, Umar Asmoro, menyebut pelatihan ini dirancang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat disabilitas peserta. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sesuai jabatan kerja (jabker) masing-masing.
“Melalui sertifikasi ini, daya saing dan kredibilitas para pekerja disabilitas meningkat, membuka peluang kerja yang lebih luas di dunia konstruksi,” tutup Umar.
Dengan program ini, Banyuwangi tidak hanya memperkuat sektor ketenagakerjaan, tetapi juga mempertegas diri sebagai kabupaten yang menjunjung tinggi inklusivitas dan kesetaraan bagi seluruh warganya.
