Jakarta, 26 Juni 2026 – Dukungan masyarakat terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menguat. Aspirasi tersebut datang dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Karawang, Makassar, Cianjur, Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga Sumatera Barat. Masyarakat menilai program ini memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan pemenuhan gizi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan pelaku UMKM.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program MBG. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah mengalihkan alokasi program dari sekolah-sekolah yang dinilai tidak menjadi prioritas menuju wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, BGN juga akan menerapkan berbagai langkah efisiensi anggaran dan perbaikan tata kelola guna memastikan program berjalan secara berkelanjutan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan program ke depan juga akan didukung melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta hibah dari mitra internasional.
Sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh, BGN akan memberlakukan moratorium pembangunan dapur baru sekaligus melakukan audit terhadap ribuan dapur yang telah beroperasi. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh fasilitas memenuhi standar keamanan pangan, kualitas makanan, dan tata kelola yang baik.
Dalam penataan sasaran penerima manfaat, BGN memprioritaskan kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta siswa sekolah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program dengan memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok yang paling membutuhkan.
Kepala BGN menegaskan bahwa fokus pemerintah tidak lagi semata mengejar jumlah penerima manfaat, melainkan memastikan setiap anggaran yang digunakan menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan status gizi masyarakat serta dikelola secara transparan dan akuntabel.
Menanggapi berbagai pembaruan tersebut, Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI), Azmi Hidzaqi, menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan Program MBG. Dalam keterangan persnya, Azmi mengapresiasi langkah Kepala BGN yang melakukan efisiensi anggaran sekaligus memperbaiki tata kelola program.
Menurut Azmi, salah satu kebijakan yang patut diapresiasi adalah penghentian sementara penyaluran MBG kepada siswa selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk penyesuaian distribusi agar anggaran dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Azmi juga menyambut baik penyesuaian distribusi makanan menjadi lima hari dalam sepekan. Kebijakan tersebut diperkirakan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga sekitar Rp40 triliun. Selain pengurangan hari operasional dari enam menjadi lima hari, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap skema insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penyesuaian penerima manfaat sebagai bagian dari upaya efisiensi berkelanjutan.
Lebih lanjut, Azmi menilai strategi efisiensi yang diterapkan Kepala BGN tetap sejalan dengan tujuan utama Program MBG, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, menekan angka stunting, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Di akhir pernyataannya, Azmi mengajak seluruh elemen masyarakat, media, dan organisasi masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Program MBG agar berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi bagi masa depan anak-anak Indonesia. Karena itu, seluruh pihak perlu mendukung dan mengawal pelaksanaannya agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” ujar Azmi Hidzaqi. (Tim)