BANYUWANGI – DPRD Kabupaten Banyuwangi melalui Panitia Khusus (Pansus) I terus mendalami Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penetapan Desa. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum untuk memperkuat legalitas desa sekaligus mewujudkan tertib administrasi pemerintahan di tingkat desa.
Ketua Pansus I DPRD Banyuwangi, Riccy Antar Budaya, mengatakan pembahasan raperda masih berada pada tahap pendalaman materi dan substansi. Proses tersebut dilakukan melalui rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
“Progres sampai saat ini masih dalam tahap pendalaman materi dan substansi Raperda Penetapan Desa,” ujar Riccy, Kamis (15/10/2026).
Menurutnya, penyusunan raperda tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Riccy menjelaskan, regulasi ini berfokus pada legitimasi dan penetapan status desa. Dengan demikian, rencana pemekaran enam desa tidak dimasukkan dalam materi raperda yang sedang dibahas.
Selain kepastian status desa, penataan batas wilayah juga menjadi perhatian penting. Dari total 189 desa di Banyuwangi, baru 33 desa yang batas wilayahnya telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup).
“Dari 189 desa se-Banyuwangi, baru 33 desa yang tapal batasnya sudah diperbupkan. Sisanya ditargetkan pada tahun 2027 selesai,” jelasnya.
Kejelasan batas wilayah diperlukan untuk memperkuat tertib administrasi kewilayahan sekaligus meminimalkan potensi persoalan akibat ketidakjelasan batas antardesa.
Pansus I DPRD Banyuwangi bersama perangkat daerah terkait akan terus melanjutkan pembahasan guna memastikan substansi raperda selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan pemerintahan desa. (*)