Foto : Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, S.H., M.H.,
BANYUWANGI – Berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi melalui kegiatan Reses III Tahun 2026 mulai dirangkum sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah. Hasil reses tersebut akan menjadi salah satu masukan dalam penyusunan program pembangunan dan APBD Tahun Anggaran 2028.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna internal DPRD Banyuwangi dengan agenda penyampaian laporan hasil Reses III Tahun 2026, Jumat (30/10/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, S.H., M.H., dan diikuti anggota dewan dari seluruh fraksi.
Michael menjelaskan, reses merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi representasi DPRD. Melalui kegiatan tersebut, anggota dewan turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap berbagai aspirasi, kebutuhan, serta persoalan yang dihadapi masyarakat.
Aspirasi yang disampaikan warga meliputi sejumlah sektor, di antaranya pembangunan dan perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga pelayanan publik.
Menurut Michael, seluruh laporan hasil reses selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan pembangunan. Usulan masyarakat juga akan dihimpun dan dimasukkan ke dalam sistem Pokok-Pokok Pikiran DPRD (e-Pokir).
Dalam prosesnya, setiap usulan akan dikelompokkan berdasarkan skala prioritas, tingkat urgensi, kebutuhan masyarakat, serta kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD.
Ia menyebutkan, hasil Reses III Tahun 2026 dipersiapkan sebagai bahan perencanaan pembangunan untuk tahun 2028. Karena itu, aspirasi masyarakat diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan.
Meski demikian, Michael menegaskan bahwa tidak seluruh usulan dapat langsung direalisasikan. Setiap aspirasi harus melalui tahapan verifikasi dan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.
Tahapan tersebut mencakup verifikasi teknis oleh organisasi perangkat daerah (OPD), penelaahan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD. (*)