BANYUWANGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi terus menggenjot pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Percepatan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Panitia Khusus (Pansus), agar seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan sesuai target legislasi daerah.
Evaluasi tersebut dilaksanakan dalam Rapat Pimpinan DPRD bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan pimpinan Pansus di Ruang Rapat Khusus DPRD Banyuwangi, Senin (9/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, S.E., didampingi Wakil Ketua DPRD Hj. Siti Mafrochatin Ni’mah, S.Pd., M.M. Turut hadir Ketua Bapemperda Ahmad Masrohan serta sejumlah pimpinan Pansus.
Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi, Ahmad Masrohan, mengatakan evaluasi tersebut bertujuan mengetahui perkembangan pembahasan setiap Raperda sekaligus mengidentifikasi materi yang sudah siap memasuki tahap finalisasi maupun yang masih membutuhkan pembahasan lanjutan.
Menurutnya, DPRD harus bergerak cepat karena pada pertengahan November 2026 sejumlah Raperda ditargetkan sudah dapat diajukan untuk mendapatkan fasilitasi dari Biro Hukum Provinsi Jawa Timur.
“Ini evaluasi terhadap Pansus yang sedang berjalan, sampai sejauh mana penyelesaiannya. Kita mengundang pimpinan-pimpinan Pansus untuk dimintai keterangan mengenai progres pembahasan, apakah dalam minggu-minggu ini bisa difinalisasi atau belum,” jelas Ahmad Masrohan.
Ia mengungkapkan, hasil monitoring menunjukkan perkembangan masing-masing Raperda berada pada tahapan berbeda. Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) telah memasuki tahap finalisasi.
Sementara itu, Raperda tentang Ketertiban Umum dan Produk Hukum Daerah masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Adapun Raperda tentang Penetapan Desa ditargetkan segera memasuki tahap finalisasi.
Hal serupa juga diharapkan dapat dicapai oleh Pansus yang membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan. DPRD menargetkan pembahasannya dapat dirampungkan dalam beberapa minggu mendatang.
“Dari hasil evaluasi tadi, ada yang sudah finalisasi, ada yang masih dalam tahapan pembahasan. Untuk Penetapan Desa dan Penyelenggaraan Pendidikan, insyaallah dalam minggu-minggu ini bisa diselesaikan sesuai keterangan pimpinan Pansus,” paparnya.
Ahmad Masrohan menambahkan, Bapemperda juga menyampaikan laporan perkembangan setiap Pansus kepada pimpinan DPRD sebagai bahan pengawasan dan koordinasi dalam proses pembentukan peraturan daerah. (*)