BANYUWANGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menerima penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Dalam rancangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memproyeksikan pendapatan daerah mencapai Rp2,444 triliun dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,41 persen.
Penyampaian nota pengantar dilakukan Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, dalam rapat paripurna DPRD Banyuwangi, Senin (9/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Michael Edy Hariyanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Hj. Siti Mafrochatin Ni’mah dan Ruliono, serta dihadiri anggota dewan lintas fraksi dan jajaran pejabat Pemkab Banyuwangi.
Dalam pemaparannya, Mujiono menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 mempertimbangkan kondisi makroekonomi, proyeksi pendapatan daerah, serta kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas pembangunan.
Ia mengakui, keterbatasan ruang fiskal menjadi tantangan pemerintah daerah. Sementara kebutuhan belanja untuk pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan penguatan ekonomi masyarakat terus meningkat.
Dari sisi pendapatan, RAPBD 2027 diproyeksikan sebesar Rp2,444 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp850,8 miliar, pendapatan transfer Rp1,543 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp50,170 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,420 triliun. Pemerintah daerah menyatakan alokasi belanja akan dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran.
Untuk indikator pembangunan, Pemkab Banyuwangi menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,41 persen, angka kemiskinan 5,77 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,87, dan Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 97.
Pada komponen pembiayaan, penerimaan direncanakan sebesar Rp45,32 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp68,416 miliar.
Mujiono berharap pembahasan Raperda APBD 2027 bersama DPRD dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan disampaikannya nota pengantar tersebut, pembahasan RAPBD 2027 selanjutnya menjadi bagian penting dari fungsi anggaran DPRD. Pembahasan tidak hanya menyangkut besaran pendapatan dan belanja, tetapi juga memastikan setiap program pemerintah memiliki sasaran, indikator keberhasilan, serta manfaat yang terukur bagi masyarakat.
DPRD diharapkan mencermati secara mendalam kemampuan daerah dalam merealisasikan target PAD, ketergantungan terhadap pendapatan transfer, ketepatan alokasi belanja, serta efektivitas penggunaan anggaran di setiap perangkat daerah.
Dengan demikian, APBD 2027 tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan tahunan, melainkan instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Banyuwangi secara transparan, efektif, dan akuntabel. (tim)