Oleh: Joko Wiyono (Komunitas Pemerhati Banyuwangi)
Ketika seorang wakil rakyat terseret perkara narkoba, persoalannya tidak berhenti pada perilaku pribadi. Peristiwa tersebut menyentuh persoalan yang lebih luas: hukum, etika pejabat publik, tanggung jawab partai politik, kehormatan lembaga legislatif, dan kualitas demokrasi.
Desakan masyarakat agar seorang wakil rakyat diberhentikan merupakan bentuk kontrol sosial yang patut dihormati. Namun, aspirasi tersebut tetap harus ditempatkan dalam koridor hukum dan mekanisme yang berlaku, tterlebih bukan semata-mata ditentukan oleh tekanan publik.
Narkotika merupakan persoalan serius. Dampaknya bukan hanya merusak individu, tetapi juga dapat menghancurkan keluarga, masa depan generasi muda, serta kehidupan sosial. Karena itu, ketika seseorang yang memegang mandat rakyat tersangkut perkara narkotika, perhatian dan kekecewaan masyarakat tentu menjadi jauh lebih besar.
Di sinilah masyarakat perlu memahami bahwa terdapat beberapa mekanisme yang berbeda: proses hukum, aturan internal partai politik, mekanisme etik, serta ketentuan mengenai pemberhentian anggota DPR atau DPRD. Masing-masing memiliki dasar dan prosedur yang harus dihormati.
Namun ada pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana seseorang tersebut bisa sampai memperoleh mandat menjadi wakil rakyat?
Seorang anggota legislatif tidak muncul begitu saja. Ia melalui proses politik: dicalonkan oleh partai, mengikuti kontestasi, memperoleh suara, kemudian mendapatkan mandat dari masyarakat.
Karena itu, ketika seorang wakil rakyat menghadapi persoalan serius, evaluasi tidak cukup hanya diarahkan kepada individu yang bersangkutan. Kita juga perlu melihat bagaimana proses politik menghasilkan seorang wakil rakyat.
Di sinilah masyarakat juga perlu melakukan introspeksi tentang Seberapa cermat kita memilih? Apakah kita memilih berdasarkan integritas, kapasitas, rekam jejak dan komitmen terhadap kepentingan rakyat? Ataukah pilihan terkadang lebih dipengaruhi popularitas, kedekatan, materi, tekanan sosial, atau janji politik?
Pertanyaan tersebut bukan untuk menyalahkan masyarakat. Justru sebaliknya, ini merupakan ajakan agar kita bersama-sama meningkatkan kualitas demokrasi.
Seorang wakil rakyat tentu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Jika terbukti melakukan tindak pidana, hukum harus ditegakkan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, kualitas demokrasi juga ditentukan oleh kualitas proses politik dan kedewasaan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
Partai politik perlu memperkuat proses seleksi dan pembinaan kader, termasuk memperhatikan rekam jejak, integritas, perilaku, serta komitmen calon yang akan diajukan kepada masyarakat.
Lembaga legislatif juga harus terus menjaga kehormatan dan integritas institusi. Sementara masyarakat tidak boleh berhenti pada kemarahan ketika sebuah skandal terjadi.
Masyarakat harus mulai belajar mengawasi sebelum memilih, bukan hanya setelah seorang pejabat tersandung masalah.
Kenali calon. Lihat rekam jejaknya. Perhatikan kapasitasnya. Jangan hanya melihat popularitas atau penampilan di ruang publik. Jangan pula menjadikan pilihan politik semata-mata sebagai transaksi sesaat.
Sebab ketika seseorang telah terpilih, ia bukan hanya membawa nama pribadi dan partainya. Ia membawa mandat dan kepercayaan masyarakat.
Namun perlu ditegaskan pula: kesalahan seorang wakil rakyat tidak otomatis menjadi kesalahan masyarakat yang memilihnya. Tanggung jawab atas suatu tindak pidana tetap berada pada orang yang melakukan perbuatan tersebut.
Jangan sampai masyarakat baru ramai melakukan pengawasan setelah muncul kasus. Pengawasan seharusnya dimulai sejak seseorang mencalonkan diri, berlanjut ketika memperoleh mandat, dan terus dilakukan selama menjalankan jabatan.
Demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang tidak hanya aktif mencoblos, tetapi juga aktif mengawasi, kritis terhadap kebijakan, memahami rekam jejak, serta berani mengevaluasi kinerja wakilnya.
Persoalan seorang wakil rakyat yang terseret perkara narkoba bukan hanya pertanyaan tentang siapa yang harus diberentikan. Pertanyaan yang jauh lebih penting juga adalah Sudah seberapa matang demokrasi kita? Sudah seberapa cermat kita memilih? Dan sudah seberapa serius partai politik menyiapkan kader yang layak menerima mandat rakyat?
Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Aspirasi masyarakat harus dihormati. Proses hukum harus berjalan secara adil dan objektif. Partai politik harus bertanggung jawab terhadap kualitas kader yang mereka usung. Dan masyarakat harus semakin cerdas, kritis, teliti, serta bijak dalam menentukan pilihan.
Wakil rakyat adalah cermin dari proses demokrasi. Karena itu, memperbaiki kualitas wakil rakyat juga berarti memperbaiki kualitas demokrasi kita bersama.