Malang, Actanews.id – Desa bukan sekadar urusan administrasi pemerintahan. Bagi Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, desa adalah jantung ketahanan pangan nasional — tempat kehidupan bermula dan tempat kemandirian harus tumbuh.
Hal itu disampaikan Zulham saat menjadi pembicara dalam Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Pagelaran yang mengangkat tema “Peran Masyarakat Desa dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional”, Senin (20/10/2025).
Dalam forum yang dihadiri para kepala desa, perangkat kecamatan, serta tokoh masyarakat tersebut, Zulham menegaskan bahwa desa harus menjadi garda terdepan dalam menghadapi krisis pangan dan mengurangi ketergantungan impor.
“Kalau desa kuat, negara tidak akan lapar. Kemandirian pangan harus dimulai dari desa dari sawah, kebun, dan peternakan milik rakyat. Jangan biarkan desa hanya jadi penonton dalam rantai pangan nasional,” tegasnya.
Politisi muda dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyoroti masih banyaknya desa di Kabupaten Malang yang bergantung pada pasokan dari luar wilayah, padahal memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan. Menurutnya, potensi tersebut sering terhambat oleh minimnya pendampingan, akses modal, serta manajemen pasca panen.
Zulham mendesak pemerintah daerah dan Dinas Ketahanan Pangan untuk lebih serius turun ke lapangan, bukan sekadar menjalankan program formalitas.
“Bantuan alat, bibit, dan pupuk itu penting, tapi yang lebih penting adalah pendampingan agar petani bisa mandiri dan efisien. Kita tidak bisa bicara kedaulatan pangan kalau petaninya masih hidup pas-pasan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Zulham juga menyoroti ketimpangan antara sektor produksi dan distribusi. Banyak hasil tani dari wilayah selatan dan barat Kabupaten Malang, katanya, tidak memiliki akses pasar memadai sehingga harga di tingkat petani sering jatuh jauh di bawah harga pasar.
“Petani panen padi, jagung, cabai, tapi harganya jatuh. Sementara di pasar harga melonjak. Ada yang salah di rantai distribusi, dan itu harus dibenahi dengan keberpihakan kebijakan,” tambahnya.
Zulham menegaskan, DPRD Kabupaten Malang akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada sektor pangan berbasis masyarakat desa. Ia menyebut, penguatan Desa Mandiri Pangan harus diintegrasikan dalam perencanaan dan penganggaran daerah agar tidak berhenti sebatas konsep.
“Kalau petani sejahtera, pasar rakyat hidup, bahan pangan stabil dan terjangkau, ekonomi daerah otomatis kuat. Ketahanan pangan itu bukan teori, tapi soal keberanian menata ulang arah kebijakan dari desa, untuk rakyat,” pungkasnya. (*)
