BANYUWANGI, Actanews.id – Komitmen memperkuat pelayanan publik yang adil, inklusif, dan berkeadaban kembali digaungkan di Banyuwangi. Kamis (5/6/2025), Rumah Kebangsaan Basecamp Karangrejo (RKBK) menjadi tuan rumah diskusi publik bertajuk “Pancasila dalam Implementasi Pelayanan Publik”, dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila.
Kegiatan yang berlangsung pukul 13.00–16.00 WIB ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi pelayanan publik, akademisi, tokoh lintas agama, mahasiswa, pelaku usaha, ormas pemuda, hingga pegiat LSM. Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan kritis mengenai wajah pelayanan publik saat ini.
Acara dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem dan Kesra) MY. Bramudya, mewakili Bupati Banyuwangi. Dalam sambutannya, Bramudya menekankan bahwa pelayanan publik harus menjadi wujud nyata dari nilai-nilai Pancasila.
“Pancasila adalah ideologi kerja. Ia harus hidup dalam setiap proses pelayanan yang mengedepankan keadilan sosial, penghormatan pada kemanusiaan, serta penguatan persatuan,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa komunikasi birokrasi perlu dibangun dengan semangat gotong royong dan musyawarah.
Dari sektor pertanahan, Kasi Sengketa Kantor ATR/BPN Banyuwangi, Eko Prianggono, SH, menyoroti persoalan klasik seperti sengketa lahan dan keterbukaan informasi. Menurutnya, reformasi layanan pertanahan harus berpijak pada nilai keadilan dan kemanusiaan sebagaimana diajarkan Pancasila.
“Kami terus mendorong percepatan layanan, kepastian hukum, serta akses informasi digital. Masyarakat harus merasa dilayani, bukan dipersulit,” tegas Eko.
Hal senada disampaikan Medi Sugiarto, Kasi Pelayanan DPMPTSP Banyuwangi. Ia menilai bahwa transformasi layanan perizinan tidak cukup hanya cepat, namun juga harus adil dan ramah. “Cepat saja tak cukup. Moralitas pelayanan terletak pada bagaimana kita memperlakukan pemohon dengan hormat dan setara,” ujarnya.
Kritik tajam disampaikan Dr. Hary Priyanto, ST., M.Si., Dekan FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Ia menyoroti masih banyaknya ruang layanan publik yang belum mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan secara utuh.
“Pancasila tidak cukup hanya dipajang di dinding kantor. Ia harus hidup dalam etos pelayanan yang manusiawi dan adil,” katanya. Ia pun mengusulkan adanya kanal evaluasi publik dan forum komunikasi warga sebagai bentuk pengawasan partisipatif.
Diskusi dipandu langsung oleh Ketua RKBK, Hakim Said, SH, yang juga pendiri Rumah Kebangsaan. Pandangan kritis turut disampaikan oleh mahasiswa dari Unair, Poliwangi, dan Unej, serta tokoh agama H. Nur Chozin, pengusaha yang juga Ketua Apersi Fajar, dan aktivis sipil Andi Purnama. Isu-isu seperti birokrasi lamban, minimnya keterbukaan informasi, dan buruknya respons aparatur menjadi sorotan utama.
Sebagai penutup, H. Nur Chozin, Ketua FKUB Banyuwangi, memimpin doa bersama dan berharap agar nilai-nilai Pancasila semakin membumi dalam sistem pelayanan di tanah air.
Dari catatan diskusi, terungkap tiga kunci utama yang disebut sebagai “3KO”: Komunikasi, Koordinasi, dan Kolaborasi. Ketiga elemen ini dinilai menjadi fondasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkarakter dan bermartabat.
“Forum seperti ini akan terus kami adakan. Bukan sebagai seremoni, tapi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemegang kebijakan,” pungkas Hakim Said.
Diskusi ini menjadi pengingat bahwa pelayanan publik bukan sekadar administrasi, tetapi cerminan langsung dari nilai-nilai ideologis bangsa. Pancasila, lebih dari sekadar simbol, harus menjadi denyut nadi dalam setiap tindakan aparatur negara.