BANYUWANGI, Actanews.id – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat langkahnya menuju predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2025. Melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB), Pemkab menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitator Anak selama dua hari, Rabu–Kamis, 16–17 April 2025, di Aula Dinsos PPKB Banyuwangi.
Bimtek ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai instansi lintas sektor dan pemangku kepentingan, yang telah ditetapkan sebagai calon fasilitator anak. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam mendampingi dan memberdayakan forum anak yang telah terbentuk di berbagai wilayah administratif Banyuwangi.
Kepala Dinsos PPKB Banyuwangi, Henik Setyorini, menuturkan bahwa sejak 2022 hingga 2023, Pemkab telah membentuk 125 forum anak di tingkat desa dan kelurahan. Namun, masih ada tantangan yang dihadapi, salah satunya keterbatasan fasilitator yang memiliki pemahaman menyeluruh terhadap pemenuhan hak anak.
“Keberadaan fasilitator anak sangat penting untuk mendampingi, mendengar, dan memfasilitasi tumbuh kembang potensi anak-anak di Banyuwangi. Bimtek ini menjadi langkah strategis untuk menyiapkan fasilitator yang memahami prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak dan kebijakan Kabupaten Layak Anak,” jelasnya kepada media.
Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi mengenai Konvensi Hak Anak (KHA) dan kebijakan KLA dari narasumber BPSDM Provinsi Jawa Timur, Dr. Arie Cahyono, S.STP., M.Si. Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya integrasi pemenuhan hak anak dalam pembangunan daerah secara sistemik dan berkelanjutan.
Sesi berikutnya dipandu oleh fasilitator daerah, Farida Hanum, yang menyampaikan materi berjudul “Forum Anak di Banyuwangi: Peluang dan Tantangannya.” Ia menggarisbawahi pentingnya pendekatan kolaboratif dan sensitivitas sosial fasilitator dalam merespons aspirasi anak sebagai subjek aktif pembangunan.
Bimtek ini juga menjadi bagian dari strategi Pemkab dalam memperkuat sinergi antar-OPD, Kecamatan Layak Anak, serta Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), yang berkolaborasi dengan elemen masyarakat sipil.
Melalui pelatihan ini, diharapkan muncul fasilitator-fasilitator yang kompeten, berdaya saing, dan mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara forum anak dan pemerintah. Upaya ini sekaligus mempertegas komitmen Banyuwangi menciptakan lingkungan sosial yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
