Actanews.id – Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banyuwangi tahun 2025 memasuki babak baru yang penuh tantangan dan harapan. Setelah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada Jumat (25/10), eksekutif Banyuwangi menyampaikan nota keuangan rancangan peraturan daerah terkait APBD 2025 dalam rapat paripurna DPRD pada Kamis (31/10).
Dalam forum yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Michael Edy Hariyanto, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Banyuwangi, Sugirah, menjelaskan bahwa rancangan APBD 2025 disusun dengan memperhatikan berbagai aspek strategis, mulai dari kondisi makro ekonomi hingga upaya mencapai target pembangunan.
Strategi Ekonomi di Tengah Risiko Global
Sugirah menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap risiko eksternal seperti ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi global, dan akselerasi gig economy yang memanfaatkan platform digital. Di era otomatisasi berbasis kecerdasan buatan, Banyuwangi dituntut merancang kebijakan fiskal yang responsif dan transformasional untuk menjawab tantangan tersebut.
Tema pembangunan tahun 2025, “Penguatan Ekosistem Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mendukung Transformasi Ekonomi Berkelanjutan,” diharapkan mampu menjadi pendorong utama dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Banyuwangi optimistis dengan proyeksi indikator makro yang menunjukkan tren positif:
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,1–5,4 persen.
Tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke 6,3–6,4 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka diprediksi pada kisaran 4,45–4,49 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan meningkat menjadi 73,85–74,01.
Rasio gini sebagai indikator ketimpangan ditargetkan turun ke 0,29–0,35.
Sugirah menegaskan bahwa rancangan APBD 2025 turut memperhatikan masukan dari anggota DPRD. Hal ini menunjukkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merancang kebijakan yang efektif untuk menjawab tantangan lokal maupun global.
Namun, tantangan nyata tetap membayangi, mulai dari kebutuhan peningkatan infrastruktur, efisiensi penggunaan anggaran, hingga penguatan sektor pendidikan dan kesehatan yang berkelanjutan.
Rancangan APBD Banyuwangi 2025 bukan hanya sekadar dokumen fiskal, melainkan visi pembangunan yang akan menentukan arah kesejahteraan masyarakat di tahun-tahun mendatang. Apakah optimisme ini mampu menjawab ekspektasi publik? Hanya waktu yang akan membuktikan.
