MALANG – Upaya memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat terus dilakukan DPRD Kota Malang. Anggota DPRD Kota Malang Daerah Pemilihan (Dapil) Klojen, H. Bayu Rekso Aji dan Arif Wahyudi, menggelar pertemuan rutin empat bulanan bersama Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA LPMK) Kecamatan Klojen, Sabtu (27/6/2026).
Kegiatan yang dihadiri seluruh Ketua LPMK se-Kecamatan Klojen tersebut menjadi ruang dialog untuk mengevaluasi berbagai persoalan pembangunan sekaligus memperkuat sinergi dalam mengawal kebijakan Pemerintah Kota Malang agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam forum adalah perkembangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Malang dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pertemuan, penyusunan dokumen kerja sama tersebut baru mencapai sekitar 30 persen, meski prosesnya telah berlangsung hampir sepuluh bulan.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi memperlambat pelaksanaan sejumlah program strategis, seperti konservasi sungai, penataan drainase, hingga pengendalian banjir. Masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Klojen yang kerap terdampak genangan saat musim hujan, berharap proses tersebut dapat segera diselesaikan.
Forum juga mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang untuk memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta mengintegrasikan usulan pembangunan yang melibatkan lebih dari satu kelurahan.
Peserta forum menilai masih banyak persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Infrastruktur seperti drainase dan aliran sungai, misalnya, memiliki cakupan lintas wilayah sehingga membutuhkan perencanaan yang terintegrasi agar penanganannya lebih efektif dan berkelanjutan.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, H. Bayu Rekso Aji, menegaskan bahwa forum komunikasi ini memiliki peran penting dalam membangun hubungan dua arah antara DPRD dan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan para Ketua LPMK, menurutnya, akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Sinergi antara DPRD dan LPMK harus terus diperkuat. LPMK merupakan mitra strategis yang memahami kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Melalui komunikasi yang rutin, berbagai persoalan dapat diidentifikasi sejak dini, dikawal bersama, dan diperjuangkan agar menjadi prioritas pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Bayu. (*)