Foto : Kantor DPRD kota Malang
MALANG – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama DPRD Kota Malang menyiapkan berbagai strategi efisiensi anggaran. Sejumlah opsi tengah dikaji, mulai dari penggunaan kendaraan listrik, pemanfaatan transportasi umum, hingga penerapan sistem kerja dari rumah (work from home/WFH) untuk mengurangi beban belanja operasional daerah.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan legislatif dan eksekutif memiliki komitmen yang sama untuk mengkaji seluruh alternatif sebelum memutuskan kebijakan yang paling efektif dan efisien.
“Dalam situasi ini kami sepakat dengan eksekutif untuk melihat semua skema yang ada. Opsinya banyak, mulai dari beralih ke kendaraan listrik, menggunakan transportasi publik, menerapkan WFH dengan indikator kinerja yang jelas, hingga opsi-opsi lain yang bisa mengurangi ketergantungan terhadap BBM,” ujar Amithya, Rabu (24/6/2026).
Menurut politisi yang akrab disapa Mia tersebut, setiap skenario harus melalui perhitungan yang matang agar pemerintah mengetahui besaran penghematan yang dapat dihasilkan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
DPRD, kata dia, tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan asumsi. Seluruh kebijakan harus didasarkan pada kajian yang komprehensif agar manfaat yang diperoleh benar-benar sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
“Semua kemungkinan itu arahnya baik. Tinggal kita ukur mana yang paling signifikan mengurangi beban anggaran dan mana yang menjadi opsi terbaik untuk diterapkan. Karena yang kita bicarakan adalah nominal anggaran, jadi semuanya harus dihitung dengan cermat,” ungkapnya.
Mia menegaskan, tujuan utama dari berbagai skema efisiensi tersebut bukan semata memangkas pengeluaran operasional pemerintah, melainkan menjaga kesehatan fiskal daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, seluruh opsi akan dibahas bersama Pemkot Malang sebelum diputuskan sebagai kebijakan resmi.
Dengan pendekatan tersebut, DPRD berharap setiap rupiah anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif, sekaligus mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM terhadap belanja operasional pemerintah di sisa tahun anggaran. (*)