Foto : Rapat koordinasi Kecamatan Gempol
Pasuruan, Actanews.id – Kemacetan di simpang empat Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan kembali menjadi sorotan setelah video antrean panjang kendaraan viral di media sosial. Pemerintah Desa (Pemdes) Randupitu pun mendorong langkah cepat berupa pengaturan jam operasional truk besar serta pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL).
Pembahasan persoalan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi bersama Forkopimcam Gempol, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, serta perwakilan pihak terkait di Aula Kecamatan Gempol, Selasa (12/5).
Kepala Desa Randupitu, Mochammad Fuad, mengatakan peningkatan volume kendaraan di kawasan tersebut tidak lepas dari pesatnya perkembangan industri di wilayah Gempol dan sekitarnya. Setiap pagi, kendaraan pekerja, pengantar siswa, serta truk angkutan barang melintas dalam waktu bersamaan.
“Pada jam berangkat sekolah dan masuk kerja, kendaraan kecil dan truk besar bertemu di satu titik. Itu yang memicu kemacetan cukup panjang,” ujarnya.
Menurut Fuad, simpang empat Randupitu merupakan jalur strategis yang menghubungkan sejumlah wilayah seperti Bangil, Pandaan, dan Beji, sekaligus akses menuju kawasan industri. Tingginya mobilitas kendaraan tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang tersedia.
Sebagai solusi awal, Pemdes Randupitu mengusulkan adanya pembatasan jam operasional truk besar pada waktu-waktu sibuk. Usulan tersebut diharapkan dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas, khususnya pada pagi hari.
“Kami berharap ada regulasi atau surat edaran terkait pembatasan jam melintas kendaraan besar, minimal saat jam sekolah dan jam kerja,” tegasnya.
Selain itu, pihak desa juga mengusulkan pemasangan traffic light di simpang tersebut guna membantu pengaturan arus kendaraan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan, termasuk pejalan kaki.
Sementara itu, Camat Gempol Hadi Mulyono menyampaikan dukungannya terhadap usulan tersebut. Namun, ia menekankan perlunya kajian teknis dan koordinasi lanjutan dengan instansi terkait serta pihak perusahaan agar kebijakan yang diambil efektif dan tidak menimbulkan dampak baru.
“Prinsipnya kami mendukung upaya pengaturan lalu lintas. Tetapi pelaksanaannya harus melalui pembahasan bersama agar solusi yang diambil tepat sasaran,” pungkasnya.(Tya)