BANYUWANGI, Actanews.id – Kabupaten Banyuwangi ditunjuk pemerintah pusat sebagai daerah percontohan nasional untuk program digitalisasi bantuan sosial (bansos). Uji coba pendaftaran melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial) telah bergulir sejak 18 September 2025 dan mencatat antusiasme tinggi masyarakat.
Hingga 23 September siang, tercatat 18.170 kepala keluarga (KK) telah terdaftar dalam sistem digitalisasi bansos tersebut.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memperluas akses masyarakat kurang mampu yang selama ini belum tercatat dalam sistem bansos.
“Kami sudah meminta para kepala OPD, camat, hingga lurah untuk menjadi agen Perlinsos. Mereka akan bekerja bersama para agen yang sudah ada agar semakin banyak warga bisa terakomodasi,” ujar Ipuk saat menghadiri Rakor Sinergitas Tiga Pilar, Selasa (23/9/2025).
2.000 Agen Perlinsos Dikerahkan
Saat ini agen Perlinsos di Banyuwangi terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta operator data kemiskinan di desa dan kelurahan. Untuk mempercepat proses, Pemkab Banyuwangi juga menambah ribuan agen baru.
“Kami libatkan seluruh kepala OPD, camat, lurah, kades, hingga ribuan kader dasawisma se-Banyuwangi. Dengan tambahan ini, agen Perlinsos di Banyuwangi mencapai sekitar 2.000 orang,” jelas Ipuk.
Dua Mekanisme Pendaftaran
Proses pendaftaran bansos dilakukan dengan dua cara:
- Mandiri melalui aplikasi Perlinsos, dengan syarat pendaftar memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena sistem terhubung langsung dengan data kependudukan.
- Melalui agen Perlinsos, yang akan jemput bola ke rumah-rumah warga atau kelompok masyarakat. Warga juga bisa datang ke kantor desa, kelurahan, atau kecamatan untuk dibantu mendaftar.
Menurut Ipuk, peran agen sangat penting, terutama bagi warga yang kesulitan mengakses pendaftaran mandiri. Selain itu, mereka juga membantu sosialisasi cara baru mengakses bansos.
“Harapannya, lebih banyak masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan tetapi selama ini terlewat dari pendataan bisa terakomodasi. Padahal mereka sangat layak. Ini menjadi prioritas kita,” tegasnya.
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
Program digitalisasi bansos ini diharapkan mampu mempermudah proses pendaftaran sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran, agar benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Dengan Banyuwangi menjadi daerah percontohan, diharapkan model digitalisasi ini dapat direplikasi ke berbagai daerah lain di Indonesia.
