BANYUWANGI , Actanews.id – Program pendidikan gratis berbasis asrama untuk keluarga miskin yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto segera hadir di Banyuwangi. Sekolah Rakyat, nama program tersebut, akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026 dengan kuota siswa tingkat SMP dan SMA yang telah terpenuhi.
“Alhamdulillah, kuota untuk tingkat SMP dan SMA sudah terpenuhi. Para siswa akan memulai sekolah secara resmi tahun depan,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Senin (27/5).
Setiap jenjang pendidikan memiliki kuota terbatas. Untuk Sekolah Dasar (SD) hanya dibuka satu rombongan belajar (rombel), sementara SMP dan SMA masing-masing dua rombel. Setiap rombel akan diisi 25 siswa. Saat ini, kuota untuk jenjang SD masih tersedia dan proses pendaftaran masih dibuka.
“Karena ini sekolah berbasis asrama, kami memahami ada kekhawatiran orang tua melepas anak sejak usia dini. Karena itu, kami usulkan agar jenjang SD dimulai dari kelas empat atau lima, bukan dari kelas satu,” jelas Ipuk.
Program ini menyasar keluarga miskin yang masuk dalam desil satu dan dua Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial. Kepala Dinas Sosial Banyuwangi, Henik Setyorini, menjelaskan, pendaftaran bisa dilakukan melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di masing-masing wilayah.
“Jika tidak tahu siapa pendampingnya, warga bisa melapor ke desa atau kelurahan. Nantinya akan disambungkan,” ujar Henik.
Khusus untuk pendaftar tingkat SD, usia calon siswa yang diterima berkisar antara sembilan hingga sebelas tahun. Para siswa akan belajar di Gedung Diklat PNS di Kecamatan Licin, yang saat ini sedang dalam tahap renovasi.
“Renovasi ditargetkan rampung bulan Juni, sehingga bisa langsung digunakan saat tahun ajaran baru dimulai pada Juli,” tambah Henik.
Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, diharapkan anak-anak dari keluarga miskin di Banyuwangi mendapatkan akses pendidikan yang layak, berkualitas, dan terintegrasi dengan pembinaan karakter di lingkungan asrama.