BANYUWANGI, Actanews.id – Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara (PW-FRN) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Banyuwangi secara resmi menyatakan sikap mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia dan tidak berbentuk kementerian.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan Ketua PW-FRN DPC Banyuwangi, Agus Samiaji, sebagai bentuk dukungan terhadap hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Polri, yang menegaskan bahwa posisi Polri telah sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Komisi III DPR RI sebelumnya menegaskan bahwa Polri berada langsung di bawah Presiden dan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang diangkat serta diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 serta regulasi terkait lainnya.
Agus Samiaji menilai, kedudukan Polri di bawah Presiden sangat penting untuk menjaga independensi dan profesionalisme institusi kepolisian dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
“PW Fast Respon DPC Banyuwangi mendukung penuh Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Hal ini penting agar Polri tidak mudah diintervensi oleh kepentingan tertentu dan tetap fokus menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat,” tegas Agus Samiaji, Selasa (27/1/2026).
Ia juga menekankan bahwa penguatan kelembagaan Polri harus dibarengi dengan peningkatan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian terus terjaga.
“Pengawasan tetap berjalan melalui mekanisme legislatif dan kontrol publik. Yang terpenting, Polri semakin profesional, modern, dan dipercaya oleh rakyat,” ujarnya.
Selain itu, PW-FRN DPC Banyuwangi mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya insan pers, untuk bersama-sama mendukung tugas Polri dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif, demi terwujudnya stabilitas keamanan dan kelancaran pembangunan, khususnya di Kabupaten Banyuwangi.
“Stabilitas keamanan merupakan fondasi utama pembangunan. Polri yang kuat dan independen akan berdampak langsung pada rasa aman di tengah masyarakat,” pungkasnya. (*)