Banyuwangi, Actanews.id – Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara (PW FRN) DPC Banyuwangi bekerja sama dengan Lembaga Diskusi Kajian Sosial – Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (LDKS PIJAR) menggelar Dialog Publik bertema “Peran Pers dan Pemuda dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan”. Kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu ( 7/2/2026), bertempat di Ruang Khusus Kantor DPRD Banyuwangi.
Dialog publik ini dihadiri oleh berbagai elemen strategis, di antaranya insan pers se-Banyuwangi, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Banyuwangi, aktivis sosial, serta sejumlah lembaga terkait. Kehadiran peserta lintas sektor ini menunjukkan kuatnya sinergi antara pers, pemuda, aktivis, dan pemangku kebijakan dalam mendukung isu ketahanan pangan di daerah.
Sejumlah narasumber kompeten dihadirkan dalam kegiatan tersebut, antara lain perwakilan Kodim 0825 Banyuwangi, Anggota DPRD Banyuwangi Suwito, serta Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, Ilham Juanda. Para narasumber memaparkan peran strategis masing-masing pihak dalam menjaga stabilitas pangan, khususnya di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika ekonomi.
Dalam forum dialog, ditekankan bahwa pers memiliki peran penting sebagai penyampai informasi yang edukatif, objektif, dan berimbang kepada masyarakat. Sementara itu, pemuda diharapkan mampu menjadi agen perubahan melalui inovasi, pengawasan kebijakan, serta keterlibatan aktif dalam sektor pertanian dan pangan.
Ketua PW FRN Banyuwangi, Agus Sammiaci, menegaskan bahwa momentum Hari Pers Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan ruang refleksi dan penguatan kolaborasi lintas sektor demi mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Melalui dialog publik ini, kami berharap lahir gagasan, rekomendasi, serta komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan pangan di Banyuwangi,” ujarnya.
Dalam paparannya, Suwito selaku Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banyuwangi menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan isu strategis nasional yang tidak boleh dijalankan secara seremonial tanpa pengawasan publik.
“Ketahanan pangan tidak boleh berhenti pada program dan kegiatan seremonial. Pers dan pemuda harus berani mengawal, mengkritisi, bahkan mengingatkan apabila terdapat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Transparansi dan pengawasan publik adalah kunci agar anggaran serta program ketahanan pangan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Suwito.
Sementara itu, Ilham Juanda menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program ketahanan pangan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Pers dan pemuda bukan hanya penonton, tetapi mitra kritis dalam pembangunan. Dengan sinergi antara legislatif, TNI, pers, dan generasi muda, ketahanan pangan dapat menjadi fondasi kuat bagi kemajuan daerah dan bangsa,” ungkapnya.
Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber. Acara kemudian ditutup dengan ajakan bersama untuk terus memperkuat peran pers dan pemuda dalam mengawal program-program strategis pemerintah. (*)