Actanews.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045. Program ini merupakan bagian dari delapan misi Asta Cita, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Selain meningkatkan status gizi anak, program ini juga dirancang untuk memberdayakan pelaku UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Meski demikian, program MBG sempat menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya kasus keracunan makanan yang terjadi di beberapa daerah.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya membeberkan data terkait kejadian tersebut. Sepanjang Januari hingga September 2025, tercatat 75 kasus keracunan makanan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG. Rinciannya, 24 kasus terjadi pada periode 6 Januari–31 Juli 2025, dan 51 kasus pada 1 Agustus–30 September 2025.
Menanggapi hal ini, Koordinator LAKSI, Azmi Hidzaqi, menyampaikan bahwa pihaknya tetap memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah perbaikan yang dilakukan BGN.
“Kami percaya Badan Gizi Nasional tidak tinggal diam. Justru kami melihat adanya upaya komprehensif dari BGN dalam mengatasi masalah tersebut, termasuk melakukan perbaikan dan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis,” ujar Azmi dalam siaran persnya, Rabu (22/10/2025).
Azmi juga mengapresiasi langkah BGN yang telah memperkuat prosedur keamanan pangan melalui pembenahan seluruh mitra penyedia pangan dan pembentukan tim investigasi internal dan eksternal. Tim ini terdiri dari para ahli gizi, kimia, farmasi, chef, dan pakar lintas bidang yang meneliti secara mendalam penyebab insiden keracunan tersebut.
Selain itu, BGN juga diketahui aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menangani kejadian luar biasa (KLB) keracunan serta memberikan bantuan pengobatan kepada seluruh siswa terdampak.
“Kami melihat BGN bergerak cepat dan tanggap dalam penanganan kasus di lapangan. Ini menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan keamanan dan mutu makanan bagi anak-anak Indonesia,” tambahnya.
Ke depan, publik menaruh harapan besar agar BGN terus memperkuat sistem pengawasan berlapis, melakukan pelatihan rutin bagi penjamah makanan, serta memperluas kerja sama lintas sektor demi menjamin mutu, keamanan, dan keberlanjutan program MBG di seluruh wilayah Indonesia.
“Dengan pengawasan yang lebih ketat, kami berharap kasus serupa tidak akan terulang lagi. Masyarakat penerima manfaat pun bisa semakin percaya dan puas terhadap kualitas layanan serta gizi yang diberikan,” tutup Azmi. (Tim)
