Kabupaten Banyuwangi, dengan garis pantai sepanjang sekitar 175 kilometer, adalah daerah yang dianugerahi potensi alam luar biasa. Lautan yang membentang di sepanjang wilayah pesisirnya bukan hanya menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat, terutama nelayan dan pelaku pariwisata, tetapi juga menyimpan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, potensi ini tak lepas dari ancaman serius akibat bencana alam, seperti banjir rob, tsunami, erosi pantai, ataupun kenaikan permukaan laut karena iklim.
Dalam rangka pencegahan dan menghadapi ancaman tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi diantaranya melalui Dinas PU. Pengairan, telah melakukan mitigasi dan banyak membangun breakwater (pemecah gelombang), termasuk dinding penahan ombak.
Tujuannya adalah untuk melindungi kawasan pesisir dari kerusakan akibat alam sebagaimana tersebut, serta menjaga kestabilan ekosistem perairan pantai. Selain itu, dengan perencanaan yang tepat, pemasangan breakwater dengan memanfaatkan gelombang dapat menimbukan penumpukan pasir yang bagi nelayan untuk mendaratkan perahu. Dalam konteks ini, breakwater seharusnya menjadi investasi penting bagi perlindungan kawasan pesisir dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada hasil laut.
Namun kenyataannya tidak selalu sesuai harapan. Banyak proyek pembangunan breakwater ataupun dinding penahan ombak disepanjang pantai tersebut, mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat.
Faktor utama keeusakan diduga karena kualitas material yang buruk serta konstruksi yang tidak memenuhi standar untuk bangunan di wilayah pesisir pantai. Keberadaan breakwater yang tidak sesuai standard pengerjaan, justru dinilai sebagai pemborosan anggaran daerah, menjadi tumpukan batu yang tidak memiliki fungsi optimal.
Sekali lagi, proyek-proyek breakwater yang dibangun mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat, menunjukkan adanya masalah pada kualitas material dan konstruksi, yang kemugkinan tanpa kajian tehnis yang mendalam. Keterlibatan pertimbangan tehnis dari pihak ahli, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG maupun ahli teknik kelautan, untuk memastikan bahwa struktur yang dibangun sesuai dengan kondisi geografis dan lingkungan setempat sangat diperlukan.
Sebagai masyarakat, kita memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban atas setiap anggaran yang dikeluarkan untuk proyek-proyek infrastruktur, termasuk pembangunan breakwater. Setiap proyek yang melibatkan dana publik harus benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu lebih cermat dalam merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi setiap proyek di wilayah pesisir.
Pemerintah harus lebih bijaksana dan profesional dalam mengelola setiap proyek yang berkaitan dengan perlindungan alam dan kehidupan masyarakat. Dengan langkah yang tepat, potensi besar Kabupaten Banyuwangi akan benar-benar menjadi berkah bagi semua pihak.
Oleh : Joko Tama
