Actanews.id, Jumat (7/6/2024) – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak yang akan digelar November tahun 2024 mendatang, Hasil pantauan kami, pilkada sering kali menjadi ajang para “bandit” politik mendulang uang.
Pilkada merupakan kesempatan emas bagi para “bandit” politik untuk memanipulasi peredaran uang. Titik paling rawan yang menjadi ladang korupsi adalah jual-beli nominasi kandidat kepala daerah.
Partai politik biasanya akan menawarkan diri menjadi ‘perahu’ dengan meminta ‘mahar’ dari kandidat.
Setelah mendapatkan ‘tumpangan’, kandidat atau calon kepala daerah harus bersaing dengan calon lain di internal partai sebelum berkompetisi dalam bursa pencalonan kepala daerah. Dengan kata lain, sejak awal kandidat sudah harus mencari biaya untuk mendongkrak popularitasnya.
Apabila kandidat mendapat restu dari partai untuk maju dalam pilkada, biasanya ada kesepakatan yang mengharuskan calon kepala daerah memenuhi permintaan tertentu jika terpilih. Ini sangat mengkhawatirkan,” tambahnya.
Artinya, lelang kandidat ini bukan hanya sekadar jual-beli putus, tetapi pasti selalu ada kelanjutannya..
Untuk membiayai kampanye, kandidat mau tak mau harus mencari modal. Kebanyakan kepala daerah mengaku membiayai kampanye dari kantong sendiri, namun, biaya politik untuk mendongkrak popularitas dalam kampanye tidaklah murah. Kepala daerah biasanya mengandalkan sumbangan dari pihak lain.
Penyumbang terbesar sering kali adalah perusahaan yang memiliki kepentingan dengan kemenangan kandidat tersebut, dan biasanya mereka tidak ingin nama mereka tercatat dalam daftar penyumbang.
Tidak jarang pengusaha atau pihak swasta berani menyumbang lebih dari batas maksimum karena memiliki kepentingan agar proyek mereka diloloskan atau dibantu oleh kandidat kepala daerah yang mereka dukung.
Namun, ada yang lebih mengerikan dari itu. Di KPB, kami menyebut mereka sebagai pengusaha spesialis APBD.
Pengusaha jenis ini tidak hanya memberikan sumbangan, tetapi juga berperan sebagai tim sukses, juru kampanye, sekaligus konsultan politik. Mereka rela mengeluarkan dana besar karena akan turut andil dalam perumusan dan pemilahan proyek yang dianggarkan APBD.
Para pengusaha ini akan memperjuangkan mati-matian agar kandidat mereka menang. Sebab jika calon mereka kalah, uang yang mereka sumbangkan akan sia-sia.
Oleh : Agung Bramantyo
Ketua KPB (Komunitas Pemerhati Banyuwangi)
