Actanews.id – Ketua Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pembangunan Berkelanjutan (KMSP2B), Kholili Abdul Ghani mengungkapkan bahwa Terminal Pariwisata Terpadu (TPT) Banyuwangi di Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, menjadi bukti kegagalan tata ruang pembangunan berkelanjutan di kota tersebut.
Dalam keterangannya kepada media, Rabu (29/5/2024), Kholili menyatakan bahwa TPT Banyuwangi, yang seharusnya mengusung konsep “one stop service” pariwisata sebagai pusat oleh-oleh, sarana pariwisata, dan transportasi, telah mangkrak selama beberapa tahun terakhir, belum lagi anggaran untuk perawatan.
“Ini menunjukkan bahwa pasar atau terminal terpadu sebagai barometer kegagalan tata ruang kota pembangunan yang berkelanjutan, hanya menyisakan puing-puing di tengah kota,” ujar Kholili.
Menurutnya, pembangunan yang dianggarkan oleh APBD bahkan APBN sebelumnya itu tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Kholili juga meragukan proyek pembangunan Pasar Blambangan Banyuwangi tahun 2024, khawatir akan bernasib sama seperti proyek-proyek sebelumnya yang terbengkalai dan tidak memberikan manfaat secara maksimal.
Dia menyoroti berbagai proyek lain yang juga mengalami nasib serupa, seperti Pasar Benculuk yang terbakar enam tahun lalu dan Gedung Juang yang hingga kini tidak memberikan manfaat nyata, terutama bagi Veteran.
Ia mengkritik pemerintah yang dinilainya tidak peduli terhadap masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, meskipun anggaran yang dikeluarkan sangat besar. Menurut Kholili, masalah ini diperparah oleh momen politik yang mendekati ajang pilkada, di mana pihak-pihak tertentu mungkin memanfaatkan situasi ini.
“Apakah ini akan menciptakan puing-puing di tengah kota dan hanya menjadi bagian dari penderitaan rakyat kecil khususnya pedagang kaki lima?” tanyanya.
Kholili juga menyoroti kondisi terminal terpadu yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, namun sekarang hanya menyisakan puing-puing. Banyak pedagang kecil yang kehilangan sumber penghidupan akibat proyek-proyek yang tidak tuntas dan beemanfaat ini.
“Program perencanaan pembangunan berkelanjutan Banyuwangi gagal dan tidak memiliki master plan yang jelas, hanya membuang-buang anggaran dan menambah penderitaan masyarakat kecil,” tegas Kholili.
Dia menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang memegang kewenangan, menyebut mereka sebagai pihak yang dzalim terhadap pedagang kecil.
Ia mengajak semua pihak untuk melihat realita di lapangan, di mana banyak pedagang yang dulunya menempati terminal terpadu kini hidup dalam kesulitan akibat relokasi yang tidak memberikan solusi bagi mereka. Kholili menutup pernyataannya dengan kritik tajam terhadap program-program pemerintah yang dinilainya tidak bermanfaat bagi masyarakat.