BANYUWANGI, Actanews.id – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Banyuwangi, Dr. H. Chaironi Hidayat, secara resmi mengukuhkan kepengurusan Kelompok Kerja (Pokja) Majelis Taklim Kabupaten Banyuwangi dalam sebuah prosesi khidmat yang digelar Selasa siang, 20 Mei 2025, di aula Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banyuwangi.
Pengukuhan ini dihadiri oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam serta para pengurus majelis taklim dari berbagai kecamatan. Kehadiran mereka mencerminkan antusiasme dan kesadaran kolektif akan pentingnya revitalisasi peran majelis taklim di tengah tantangan kehidupan beragama yang semakin kompleks.
Dalam sambutannya, Dr. Chaironi menekankan bahwa pembentukan Pokja Majelis Taklim memiliki makna strategis dalam membangun ekosistem dakwah yang damai, inklusif, dan solutif. “Keberadaan Pokja ini tidak boleh sekadar menjadi struktur formalitas, tetapi harus menjadi ruang koordinatif dan kolaboratif dalam menggerakkan dakwah yang mencerahkan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti meningkatnya permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari sejumlah majelis taklim belakangan ini. Menurutnya, tren tersebut harus diimbangi dengan pemahaman mendalam bahwa majelis taklim bukan sekadar entitas administratif yang berorientasi pada bantuan negara, melainkan wahana transformasi nilai dan spiritualitas umat.
“Majelis taklim semestinya menjadi ruang penyemaian nilai, bukan sumber polarisasi. Dakwah harus membumi dan menjaga harmoni sosial,” tegasnya.
Lebih jauh, Kepala Kemenag mengingatkan pentingnya peran Pokja sebagai jembatan komunikasi antarmajelis guna mencegah fragmentasi sosial-keagamaan. Ia menekankan bahwa komunikasi dakwah yang santun dan humanis, berbasis ukhuwah dan kemaslahatan bersama, harus menjadi prioritas.
“Jika ada dua majelis saling menegasikan, perlu dikaji ulang orientasi visinya. Pokja harus hadir sebagai kekuatan pemersatu, bukan pemecah,” jelasnya.
Mengangkat hikmah dari sejarah Islam, Dr. Chaironi menyinggung sikap negarawan Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq yang mengedepankan kemaslahatan umat di atas emosi pribadi saat wafatnya Rasulullah SAW. Hal ini, menurutnya, menjadi contoh etis bagi pengurus Pokja agar selalu menempatkan tanggung jawab kolektif dalam setiap langkah dakwahnya.
Menutup arahannya, ia mendorong pengurus Pokja yang baru dikukuhkan agar segera menggelar rapat kerja untuk merancang program prioritas, seperti pertemuan rutin, kurikulum dakwah yang kontekstual, serta materi keislaman yang menjunjung nilai kemanusiaan, kebhinekaan, dan keadaban publik.
“Dakwah harus menjadi refleksi kasih sayang, bukan alat ambisi pribadi. Jika kita menjaga keikhlasan dan semangat kolaborasi, majelis taklim akan menjadi benteng akidah sekaligus katalisator persaudaraan di bumi Blambangan,” pungkasnya. (syaf)