Bandung, ActaNews.id – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat mencetak hasil signifikan dalam pemberantasan premanisme lewat Operasi Pekat II Lodaya 2025. Selama sepuluh hari pelaksanaan, dari 1 hingga 10 Mei 2025, aparat kepolisian berhasil mengungkap 177 kasus, dengan 111 di antaranya merupakan kasus premanisme.
Sebanyak 504 pelaku berhasil diamankan, terdiri dari 44 orang berstatus Target Operasi (TO) dan 133 orang Non-TO, sementara sisanya tertangkap dalam pengembangan di berbagai lokasi.
Dari hasil operasi tersebut, polisi turut menyita beragam barang bukti, antara lain 45 senjata tajam, 1 airsoft gun, 98 unit sepeda motor, 5 mobil, 8 telepon genggam, serta 49 dokumen, 31 potong pakaian, dan 2 kartu identitas.
Operasi ini dilaksanakan berdasarkan Rencana Operasi Nomor: R/Renops/12/IV/Ops.1.3/2025 dan Surat Perintah Kapolda Jabar Nomor: Sprin/1102/IV/OPS.1.3./2025 tertanggal 29 April 2025. Kegiatan melibatkan personel dari satuan preemtif, preventif, penegakan hukum (gakkum), serta satuan bantuan di tingkat Polda dan seluruh Polres jajaran di wilayah hukum Polda Jawa Barat.
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, menegaskan bahwa Operasi Pekat II Lodaya merupakan bentuk komitmen nyata aparat kepolisian dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat.
“Operasi ini mencerminkan kerja keras seluruh personel di lapangan untuk memberantas penyakit masyarakat, terutama premanisme yang meresahkan. Penegakan hukum akan terus kami lakukan secara tegas, terukur, dan humanis,” ujar Hendra dalam keterangannya, Senin (12/5/2025).
Selama operasi berlangsung, sejumlah kasus menonjol turut berhasil diungkap. Di antaranya, kasus penganiayaan yang dilakukan anggota ormas Gibas, yang ditangani oleh Polres Tasikmalaya dan Polres Cimahi, serta kasus perampasan mobil oleh debt collector dari perusahaan pembiayaan Indomobil.
Tak hanya penindakan, Polda Jabar juga mengedepankan pendekatan pembinaan dan penyelesaian akar permasalahan sosial yang melatarbelakangi maraknya premanisme.
“Kami terus membahas solusi konkret bersama Gubernur dan para kepala daerah, khususnya terkait ketersediaan lapangan kerja dan persoalan budaya yang mendorong praktik premanisme,” tambah Hendra.
Kapolda Jawa Barat juga telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk terus melakukan penertiban secara berkelanjutan, guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di seluruh wilayah provinsi.
