KOTA MALANG, Actanews.id – Rapat Paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 berlangsung di ruang rapat paripurna, Rabu (8/4/2026).
Dalam forum tersebut, tujuh fraksi melalui juru bicara masing-masing menyampaikan beragam pandangan, masukan, dan catatan strategis terhadap kinerja Pemerintah Kota Malang sepanjang tahun 2025. Sejumlah isu krusial menjadi sorotan, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, optimalisasi layanan kesehatan, hingga upaya menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan bahwa seluruh masukan dari fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah. Ia memastikan bahwa tanggapan atas berbagai catatan tersebut akan disampaikan secara komprehensif pada rapat paripurna lanjutan.
“Apa yang disampaikan setiap fraksi pada prinsipnya hampir sama, dan seluruhnya akan kami jawab secara rinci pada rapat paripurna berikutnya, Senin (13/4/2026),” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengungkapkan bahwa pembahasan LKPj sebelumnya telah dilakukan secara intensif melalui Panitia Khusus (Pansus). Dari hasil pembahasan tersebut, DPRD memberikan sejumlah catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah kota.
“Pada prinsipnya, kami jajaran pimpinan DPRD telah memberikan sejumlah catatan dan juga melakukan peninjauan bersama terhadap LKPj Wali Kota Malang,” jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan agar tidak hanya menjadi rutinitas tahunan tanpa dampak nyata. Menurutnya, berbagai persoalan yang berulang harus menunjukkan progres penyelesaian yang jelas.
“Permasalahan mungkin masih sama, namun harus ada progres yang nyata. Ini penting agar kinerja pemerintah daerah semakin baik dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah, sekaligus mendorong peningkatan kinerja Pemerintah Kota Malang dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. (XL)