Actanews.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banyuwangi melakukan aksi demonstrasi menolak kebijakan pungutan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), di depan gedung DPRD Banyuwangi, Jumat (14/6/2024). Aksi yang awalnya berlangsung tertib ini berubah menjadi ricuh ketika terjadi saling dorong antara aparat keamanan dan para demonstran.
Mahasiswa yang membawa berbagai spanduk penolakan terhadap Tapera berusaha masuk ke kantor DPRD untuk menemui pimpinan dewan. Namun, mereka dihadang karena pimpinan dewan tidak berada di tempat dan hanya diwakili oleh Marifatul Kamilah, anggota dewan dari fraksi Golkar.
Ketua PMII Banyuwangi, M. Haddad Alwi Nasyafiallah, dalam orasinya menyatakan bahwa kebijakan Tapera yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 sangat memberatkan masyarakat. “Masyarakat yang sudah bekerja keras masih dipotong sebesar 2,5% oleh pemerintah. Mereka mungkin memiliki banyak tanggungan seperti cicilan kendaraan, rumah, dan hutang bank, namun harus dipotong lagi oleh Tapera. Kami menilai kebijakan ini tidak ada urgensinya dan pelaksanaannya masih belum jelas, termasuk bank pengelolaan dan lahan hunian rakyat,” tegasnya.
PMII Banyuwangi juga menuntut DPRD untuk menindaklanjuti catatan kritis yang mereka serahkan, dan dalam waktu sepekan diharapkan terlaksana hearing yang hasilnya akan disampaikan ke DPRD Pusat.
Marifatul Kamilah yang menerima perwakilan mahasiswa menyambut baik kehadiran mereka dan apresiasi atas peran PMII sebagai kontrol terhadap pemerintah.
“Saya berterima kasih kepada adik-adik PMII. Kami menerima surat catatan kritis ini dan mengajak untuk tidak hanya berdemo, tetapi juga memberikan masukan tertulis dan melakukan hearing ke DPRD Kabupaten Banyuwangi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan Tapera memang sudah ada sejak beberapa tahun lalu, namun penerapannya saat ini dinilai tidak tepat, mengingat kondisi ekonomi dan masa transisi pemerintahan.
Sebelum aksi demo berakhir, Marifatul Kamilah mendampingi PMII Banyuwangi membuat pernyataan bersama yang menuntut agar kebijakan Tapera dibatalkan.