BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali mencatatkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Banyuwangi sebagai daerah dengan predikat “Kinerja Tinggi” berkat kinerja yang terukur dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam acara penyerahan hasil evaluasi LPPD di Balikpapan Sports and Convention Centre (BSCC), Kalimantan Timur, Jumat (25/4/2025).
“Pengakuan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam pelayanan publik. Terima kasih kepada Kemendagri dan Pemprov Jatim atas pendampingannya,” ujar Ipuk usai menerima penghargaan.
LPPD sendiri merupakan mekanisme evaluasi tahunan dari Kemendagri yang mengukur akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penilaian mencakup berbagai aspek, seperti pengentasan kemiskinan, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi anggaran, pembangunan berkelanjutan, hingga inovasi daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ipuk menjelaskan bahwa program pembangunan Banyuwangi diselaraskan dengan agenda nasional dan kebijakan provinsi, agar berdaya guna dan berkesinambungan. Salah satu fokus utama adalah pengentasan kemiskinan, yang juga menjadi prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
“Kami melakukan pendekatan komprehensif, melibatkan banyak pihak dan menyasar akar persoalan kemiskinan,” terang Ipuk.
Beberapa program unggulan yang dijalankan antara lain “Kanggo Riko”, bantuan modal usaha untuk rumah tangga miskin—terutama perempuan sebagai tulang punggung keluarga—serta bantuan alat usaha, bedah rumah, perbaikan warung rakyat, beasiswa untuk pelajar dari keluarga tidak mampu, dan lain sebagainya.
Berkat upaya tersebut, angka kemiskinan di Banyuwangi turun signifikan, dari 7,34 persen pada 2023 menjadi 6,54 persen di 2024. Bahkan, kemiskinan ekstrem berhasil ditekan dari 0,43 persen menjadi 0,29 persen dalam periode yang sama.
Selain itu, indikator pembangunan makro juga menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 73,79 pada 2023 menjadi 74,30 pada 2024. Sementara Indeks Gini, sebagai ukuran ketimpangan pendapatan, turut membaik dari 0,351 menjadi 0,312.
“Capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik mampu menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat,” pungkas Ipuk. (*)
