Actanews.id – Kontroversi mengenai kabar pemeriksaan Bupati Banyuwangi, Ipuk Festiandani, oleh kepolisian beberapa waktu lalu telah menimbulkan pertanyaan serius akan integritasnya menjelang Pilkada 2024. Meskipun Ia berusaha menunjukkan ketaatannya pada hukum, namun peristiwa ini telah menimbulkan spekulasi tentang motif di baliknya, dan tidak terhidarkan menimbulkan keraguan akan kemampuannya memimpin Kabupaten Banyuwangi, untuk ke-2 kalinya, ditahun depan.
Dengan suaminya yang menjabat sebagai Menteri PAN RB, kompleksitas polemik ini semakin bertambah. Meskipun belum ada bukti langsung tentang adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan, kehadirannya dalam pemeriksaan kepolisian, cukup menjadi sorotan soal pentingnya integritas dalam kepemimpinan.
Kontroversi yang melingkupi Bupati Ipuk menjelang Pilkada ini memberikan pengaruh dan berdampak pada masyarakat, ada dilema timbul untuk memilih pemimpin Bamyuwangi. Masyarakat tidak cukup memiliki pemimpin yang bisa bekerja, tetapi juga memiliki integritas yang tak diragukan, jujur, transparan, sehingga kepercayaan dan dukungan masyarakat makin kuat.
Pada beberapa waktu mendatang, di tanggal 27 November 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati, bersamaan dengan Pilkada di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Dalam Pilkada 2024 nanti, ada beberapa keuntungan bagi petahana Ipuk Festiandani, diantaranya alokasi waktu kampanye yang singkat memberi keuntungan bagi Ipuk Festiandani, karena sudah memiliki popularitas dan elektabilitas yang kuat di mata publik, serta jaringan politik yang telah terbangun selama menjabat.
Minimnya perhatian publik terhadap Pilkada, yang lebih tertuju pada pemilu presiden dan legislatif, juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk memilih. Hal ini menguntungkan kandidat petahana, bahkan masyarakat bisa condong memilih status quo.
Keterbatasan media dalam memberitakan Pilkada, karena fokus media pada peristiwa politik nasional, dapat menjadi faktor keuntungan petahana, karena eksposur terhadap kandidat penantang bisa menjadi terbatas.
Meski demikian, Ipuk Festiandani tidak dapat meremehkan tantangan yang dihadapinya, karena faktor dinamika politik nasional atau presiden terpilih 2024, dan kemunculan kandidat penantang yang berkualitas, dapat menjadi pesaing serius. Evaluasi publik terhadap kinerjanya sebagai bupati, juga bisa menjadi pertimbangan masyarakat untuk menentukan pemimpin pilihannya.
Oleh : Agung Surya Wirawan, SH
Ketua KPB (Komunitas Pemerhati Banyuwangi)
