Jakarta, Actanews.id – Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKSI) mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas penyebar berita bohong terkait isu ijazah Presiden Joko Widodo yang disebut-sebut palsu. Tudingan tersebut dinilai sebagai bentuk fitnah dan upaya pembunuhan karakter terhadap kepala negara.
“Kami mengecam keras tuduhan yang disebarkan oleh Rismon Sianipar dan kawan-kawan melalui konten video yang meragukan keaslian ijazah serta skripsi Presiden Jokowi. Perlu diketahui bahwa Presiden Jokowi memang pernah menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM), dan ijazah beliau adalah asli,” tegas Azmi Hidzaqi, Koordinator LAKSI, dalam keterangannya kepada media, Senin (6/5).
Diketahui, Presiden Jokowi telah menempuh jalur hukum dengan melaporkan lima orang berinisial RS, RS, ES, T, dan K ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya. Para terlapor dilaporkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta fitnah, termasuk penggunaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena konten fitnah disebarkan melalui media sosial.
“Langkah hukum yang diambil Presiden Jokowi adalah hak setiap warga negara untuk membela kehormatan dan martabatnya. Tuduhan ijazah palsu ini telah melampaui batas dan berdampak pada polarisasi di masyarakat,” lanjut Azmi.
Kelima orang yang dilaporkan diketahui merupakan pihak-pihak yang aktif menyuarakan isu dugaan pemalsuan ijazah, di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dr. Tifauzia Tyassuma.
LAKSI menyatakan akan menggelar aksi massa sebagai bentuk dukungan terhadap langkah hukum Jokowi. Mereka meminta agar kepolisian bertindak cepat, profesional, dan transparan dalam menangani laporan tersebut.
“Para penyebar berita bohong dan ujaran kebencian harus segera ditindak tegas. Jangan biarkan ruang publik dipenuhi oleh fitnah dan provokasi yang memecah belah bangsa,” tutup Azmi.
