BANYUWANGI, Actanews.id – Kabupaten Banyuwangi kembali menjadi sorotan nasional setelah ditetapkan sebagai pilot project program digitalisasi bantuan sosial (bansos). Dalam rapat koordinasi (Rakor) yang digelar di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8/2025), Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani diminta untuk membagikan pengalaman daerahnya dalam membangun ekosistem digital ke berbagai wilayah di Indonesia.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dan dihadiri oleh empat menteri, empat wakil menteri, serta pimpinan dari berbagai kementerian dan lembaga. Banyuwangi dipilih karena dinilai sukses mengimplementasikan digitalisasi layanan publik, yang akan menjadi model bagi penerapan digitalisasi bansos secara nasional.
Dalam kesempatan itu, Ipuk memaparkan perjalanan panjang transformasi digital di Banyuwangi sejak 2013. Salah satu inovasi unggulannya adalah B-One ID (Banyuwangi Satu ID), yang memungkinkan seluruh layanan publik diakses hanya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Layanan tersebut meliputi data kemiskinan, kesehatan, pendidikan, hingga perizinan.
“Dengan adanya penyempurnaan digitalisasi bansos dari pemerintah pusat, dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat. Sistem ini tidak hanya mempermudah penyaluran bansos, tetapi juga memperluas manfaat ke berbagai sektor layanan publik,” kata Ipuk.
Atas paparan tersebut, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan apresiasi tinggi. Ia bahkan meminta agar Bupati Ipuk membagikan praktik baik digitalisasi Banyuwangi ke seluruh kepala daerah di Indonesia.
“Itu keren. Saya akan minta Mendagri membuat rapat umum, bisa melalui zoom, agar Ibu Bupati Banyuwangi bisa berbagi pengalaman ke daerah-daerah lain,” ujar Luhut.
Menurut Luhut, keberhasilan Banyuwangi dapat dijadikan model yang direplikasi oleh daerah lain. Ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menyambut penerapan digitalisasi bansos yang akan segera diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada September 2025.
“Daerah sudah harus disiapkan. Berikan saja model Banyuwangi. Jadi ketika Banyuwangi sudah memulai, daerah lain sudah berada dalam titik kesiapan tertentu,” tegasnya.
Luhut menambahkan, digitalisasi bansos akan membawa dampak signifikan, baik dalam efisiensi anggaran maupun pertumbuhan ekonomi. Dengan sistem yang transparan dan akuntabel, penyaluran bansos tunai, subsidi, hingga stimulus akan lebih tepat sasaran serta terhindar dari kebocoran anggaran.
“Bansos yang tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran akan memberikan kontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,3% hingga 0,4%,” pungkas Luhut.
