Actanews.id – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menunjukkan dedikasinya dalam memberikan pelayanan informasi hukum yang lengkap dan akurat bagi masyarakat. Prestasi ini mendapat pengakuan tinggi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan diserahkannya penghargaan sebagai Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik se-Jawa Timur.
Penghargaan bergengsi ini diserahkan pada upacara Hari Lahir Pancasila yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (1/6/2024). Banyuwangi berhasil meraih penghargaan pada dua kategori sekaligus, yakni Pengelola JDIH Terbaik I kategori Kabupaten/Kota dan Pengelola JDIH Terbaik I kategori Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota. Penghargaan diserahkan langsung oleh Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono, kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Banyuwangi, M.Y. Bramuda.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan ini. “Ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam penyediaan informasi produk hukum,” kata Bupati Ipuk.
M.Y. Bramuda menjelaskan, penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian atas tujuh aspek dan 32 indikator. Tujuh aspek tersebut meliputi organisasi, sumber daya manusia (SDM), koleksi dokumentasi hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana, pemanfaatan teknologi informasi & komunikasi, serta inovasi & pengembangan JDIH. “Banyuwangi unggul di semua aspek penilaian,” ujar Bramuda.
Bramuda menambahkan bahwa JDIH Banyuwangi telah meluncurkan berbagai inovasi, termasuk e-Konsultasi Publik Produk Hukum Daerah, yang memungkinkan masyarakat memberikan kritik, saran, dan aspirasi terkait produk hukum daerah. Selain itu, website JDIH Banyuwangi menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi hukum dengan lebih mudah.
Program inovatif lainnya adalah Jiwa Raga (JDIH Banyuwangi Giat Mengajar Regulasi), yang memberikan edukasi kepada masyarakat terkait isu strategis yang berkembang. Program ini juga menjadi media sosialisasi kebijakan daerah sehingga masyarakat dapat memahami program-program pemerintah dengan lebih baik.
Banyuwangi juga memudahkan akses informasi melalui perpustakaan hukum digital, pojok JDIH di desa-desa, dan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait, seperti Pengadilan Negeri, Polresta Banyuwangi, dan perguruan tinggi.
Selama empat tahun berturut-turut, JDIH Banyuwangi telah dinobatkan sebagai yang terbaik tingkat nasional oleh Kemenkumham RI, menegaskan komitmen dan kualitas pelayanan hukum yang mereka tawarkan kepada masyarakat.
