Banyuwangi, Actanews.id – Transformasi digital yang dijalankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi kembali mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Komitmen tersebut dinilai sebagai lompatan penting dalam tata kelola pemerintahan modern oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian serta Penasehat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan.
Apresiasi itu disampaikan saat penandatanganan Surat Keputusan Bersama terkait penyelenggaraan perizinan tenaga medis (names) dan tenaga kesehatan (nakes) melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN). Dalam kesempatan tersebut, Banyuwangi ditunjuk sebagai salah satu daerah percontohan.
“Kita akan uji coba di Banyuwangi. Sistem ini akan kita integrasikan menjadi satu. Jika berhasil, Januari tahun depan akan kita luncurkan secara nasional,” ujar Luhut di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat membangun sistem integrasi perizinan digital lintas sektor. Banyuwangi dipilih karena dinilai berhasil menghadirkan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan efisien melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) yang lebih dulu bertransformasi ke arah digital.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa digitalisasi layanan di Banyuwangi sejalan dengan semangat tata kelola pemerintahan modern.
“Pelayanannya top. Digitalisasi yang diterapkan sesuai semangat menghadirkan layanan publik berkualitas, terjangkau, dan efisien,” tegas Tito.
Banyuwangi memang dikenal sebagai pionir digitalisasi pelayanan publik. Selain menjadi daerah pertama yang meluncurkan MPP di Indonesia, Banyuwangi juga dipercaya sebagai proyek percontohan MPP Digital Nasional, yang menyediakan layanan administrasi kependudukan hingga perizinan kesehatan secara terpadu.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa apresiasi pemerintah pusat menjadi pelecut semangat bagi daerah untuk terus melakukan reformasi birokrasi.
“Apresiasi ini memotivasi kami untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Ipuk.
Ipuk menambahkan, penerapan perizinan digital untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan memberi manfaat nyata.
“Nakes di Banyuwangi kini bisa mengurus perizinan lebih cepat dan mudah. Ini bentuk pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Saat ini terdapat 199 kabupaten/kota yang turut serta dalam uji coba perizinan digital tersebut. Seluruhnya telah memiliki MPP Digital sebagai fondasi menuju tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.
“Banyuwangi bersyukur bisa menjadi yang terdepan. Berkat kerja keras seluruh pemangku kepentingan, infrastruktur digital kami siap mendukung arah kebijakan menuju pemerintahan digital,” pungkas Ipuk.
