Banyuwangi, Actanews.id – Program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang diuji coba di Banyuwangi menuai apresiasi dari pemerintah pusat. Sejak uji coba pendaftaran melalui portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) dimulai pada 18 September 2025, tercatat sebanyak 259 ribu warga telah berhasil mendaftar, baik secara mandiri maupun melalui agen Perlinsos di tingkat desa dan kelurahan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan rasa puasnya saat meninjau langsung progres program tersebut bersama rombongan lintas kementerian dan 20 lembaga negara pada Kamis (2/10/2025).
“Kami sudah melihat sendiri bagaimana progresnya. Prosesnya lancar, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Tidak salah Banyuwangi dipilih sebagai pilot project, karena infrastrukturnya memadai dan pemerintah daerahnya sudah terbiasa dengan sistem digital,” kata Gus Ipul.
Program digitalisasi bansos merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penyaluran bantuan lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.
Dalam kunjungan tersebut hadir pula Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wamen PANRB Purwadi Arianto, Wamen Bappenas Febrian A Ruddyard, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan berbagai lembaga negara. Rombongan sempat meninjau langsung proses pendaftaran bansos digital di Dusun Suko Sumbermanis, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat. “Kami berkomitmen menyukseskan setiap program prioritas nasional, termasuk pelaksanaan bansos digital ini. Jika berjalan sukses, masyarakat akan sangat diuntungkan karena bantuan lebih tepat sasaran dan akuntabilitasnya terjaga,” ujar Ipuk.
Wamen Dagri Bima Arya menilai Banyuwangi adalah pilihan tepat untuk piloting program tersebut. “Insyaallah ini akan berhasil dan bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain. Nantinya, Ibu Bupati juga akan kami undang ke Kemendagri untuk berbagi pengalaman dan tantangan di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Wamen PANRB Purwadi Arianto menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan daerah untuk membangun sistem satu data dalam transformasi digital bansos. “Dengan sistem ini, penerima bansos dapat diverifikasi secara ilmiah dan transparan,” katanya.
Adapun Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan bahwa data hasil pendaftaran akan dikelola melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis kebijakan penyaluran bansos tahun depan, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Program ini sangat penting untuk memodernisasi pemutakhiran data sekaligus memperkuat akurasi DTSEN,” ujarnya.
Hasil uji coba di Banyuwangi akan dievaluasi pemerintah pusat dan direplikasi ke seluruh wilayah Indonesia sebagai model penyaluran bansos digital di masa depan.
