Banyuwangi, actanews.id – Pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 terus berlanjut setelah dilakukan rapat koordinasi (Rakor) lintas sektor. Rapat tersebut merupakan hasil pertemuan antara Gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Banyuwangi dengan pihak eksekutif serta perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait pada Senin (29/11/2024) di ruang rapat khusus DPRD Banyuwangi.
Ketua Gabungan Komisi I dan II, Patemo, menyatakan bahwa hasil Rakor Lintas Sektor akan disandingkan dengan materi Raperda RTRW sebagai langkah untuk menyempurnakan peraturan tersebut. Dalam pembahasan dengan Organisasi perangkat daerah (OPD), terdapat beberapa penyempurnaan dalam kalimat, penambahan nomenklatur, serta sisipan yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Pada kesempatan tersebut, pihak terkait juga diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terhadap RTRW Kabupaten Banyuwangi.
“Tujuan dari pembahasan ini adalah agar Raperda RTRW benar-benar memenuhi keinginan masyarakat Banyuwangi secara luas. Rencana tata ruang ini diharapkan menjadi payung hukum yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Petemo.
Selain itu, berdasarkan tabel persandingan muatan materi Raperda RTRW Kabupaten Banyuwangi, terdapat beberapa masukan dari Kementerian ATR dan Ditjen Tata Ruang. Salah satunya adalah perubahan tahun perencanaan menjadi Raperda RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044. “Selain itu, terdapat penambahan dasar hukum pada diktum berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, dan Peraturan Menteri ATR Nomor 21 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang,” ungkap Patemo.
Pembahasan ini bertujuan untuk menjamin bahwa Raperda RTRW Kabupaten Banyuwangi mengikuti aturan dan kepentingan yang berlaku. Diharapkan proses pembahasan ini mampu melibatkan banyak pihak dan mencerminkan aspirasi masyarakat Banyuwangi.
