Actanews.id- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan bantuan kepada nelayan Banyuwangi dengan menyerahkan dua kapal ikan hasil rampasan illegal fishing kepada kelompok usaha bersama (KUB) nelayan setempat.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, secara simbolis menyerahkan dua kapal pelaku IUUF (ilegal fishing) di Kampung Nelayan Plengsengan Mandar, Banyuwangi, Sabtu (30/03/2024).
Kapal-kapal tersebut, KG. 9464 TS dengan ukuran 106,67 GT dan KG. 9269 TS dengan tona 60,05 GT, merupakan hasil rampasan tangkapan Kapal Pengawas HIU 11 di bawah naungan Stasiun PSDKP Pontianak pada September 2022.
Menurut Menteri Wahyu, penyerahan kapal ini merupakan bagian dari kebijakan “Tangkap-Manfaat” untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kapal-kapal tersebut tidak memiliki dokumen lengkap dan menggunakan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan.
“Kebijakan kita sekarang adalah bagaimana penegakan hukum yang kita lakukan bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Jadi, kalau dulu kapal rampasan itu ditenggelamkan, sejak sekarang kita bicara dengan kejaksaan untuk KKP sumbangkan ke nelayan yang masih menggunakan kapal tradisional. Yang sudah selesai (diproses), kita serahkan saja ke pemda untuk nelayan,” kata Wahyu.
Menteri Wahyu menekankan perlunya pelatihan bagi nelayan untuk mengoperasikan kapal-kapal besar tersebut. Dinas Perikanan setempat siap mendampingi pengelolaan kapal.
Bupati Ipuk menyambut baik bantuan ini dan berharap dapat meningkatkan hasil tangkapan nelayan serta pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi. Produksi perikanan di Banyuwangi mencapai 49,37 ribu ton per tahun dengan jumlah nelayan mencapai 29 ribu orang.
“Kami berharap dengan kapal yang lebih besar ini, tentunya hasil tangkap nelayan lebih banyak, yang ujungnya pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Dan tentunya akan berdampak pada produksi perikanan tangkap,” kata Bupati Ipuk.
Diharapkan, pengelolaan kapal bantuan ini di Banyuwangi dapat menjadi contoh baik bagi daerah lain dalam memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.
