Banyuwangi, Actanews.id – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi terus berupaya menjamin hak pilih warga binaannya dalam Pilkada serentak 2024. Upaya ini diwujudkan melalui koordinasi intensif dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Penataban, yang kembali berkunjung ke Lapas Banyuwangi pada Jumat (25/10/2024).
Koordinasi ini bertujuan untuk mengantisipasi perubahan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) akibat keluar-masuknya tahanan dan warga binaan. Kepala Lapas Banyuwangi, Agus Wahono, melalui Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Julandra Wikjatmiko, mengungkapkan bahwa sejak DPT ditetapkan untuk 887 penghuni, telah terjadi perubahan yang signifikan.
“Saat ini, sekitar 80 warga binaan telah bebas sejak penetapan DPT akhir September lalu, sementara 40 tahanan baru masuk dari Kepolisian maupun Kejaksaan,” ujar Julandra.
Ia menegaskan bahwa perubahan ini memengaruhi hak pilih para tahanan baru, khususnya yang masuk setelah DPT ditetapkan. Untuk mengatasi hal ini, Lapas Banyuwangi mengintensifkan koordinasi dengan PPK, PPS, dan Panwascam untuk memastikan tahanan yang belum terdaftar dapat dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
“Harapan kami, seluruh warga binaan dapat menyalurkan hak pilihnya. Ini adalah hak mereka sebagai warga negara,” lanjutnya.
Julandra menambahkan bahwa pihaknya juga berencana berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk menunda pengiriman tahanan baru jelang penetapan DPTb, guna memastikan tidak ada tahanan yang terlambat terdaftar.
Dari pihak penyelenggara, Nurul Aini, anggota PPK Penataban Divisi Datin, mengapresiasi langkah Lapas Banyuwangi. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan membuka posko pendataan DPTb di Lapas pada pertengahan November, dilengkapi dengan sosialisasi tata cara pemungutan suara bagi warga binaan.
“Koordinasi ini penting agar seluruh penghuni Lapas Banyuwangi dapat menyalurkan hak pilih mereka dengan lancar dan tertib,” pungkas Nurul.
